Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti melawan arus dari kepentingan rakyat.
Begitu yang disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang tetap ngotot pelaksanaan Pilkada digelar pada Desember nanti meski di tengah pandemi Covid-19.
“Statement Hasto tersebut juga akan menjadi boomerang tersendiri bagi keberlangsungan PDIP, mengingat dengan penolakan penundaan Pilkada maka seperti ingin melawan arus kepentingan rakyat yang disampaikan melalui NU, Muhammadiyah, MUI bahkan tokoh masyarakat seperti JK (Jusuf Kalla) misalnya,” uja Saiful Anam, Senin (21/9).
Kehendak politik PDIP, dalam pandangan Saiful Anam justru akan merugikan bagi PDIP yang juga mengikuti kontestasi Pilkada 2020 ini.
Bahkan, dalam analisanya, jika Pilkada tetap dilaksanakana di tengah tingginya kasus Covid-19, maka pemerintahan Joko Widodo akan merasakan dampak buruk .
“Tentu hal tersebut tidak hanya merugikan PDIP, tapi juga dapat merusak tatanan pemerintahan Jokowi yang selama ini terjalin dengan baik dengan Ormas dan tokoh masyarakat,” pungkas Saiful. {rmol}
