Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah berhasil menyelenggarakan agenda rutin, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PIM 2) pada Oktober 2020. Terdapat 60 peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan ini.
Tujuan dari kegiatan PIM ini adalah sebagai sarana peningkatan kualitas ASN (Aparatur Sipil Negara) khusus persyaratan jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi.
Dalam kegiatan ini pula, dipilih 10 peserta terbaik, salah satunya adalah Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Firman Noor. Prof Firman Noor tercatat sebagai ASN aktif LIPI. Pada tahun 2018 silam, ia mendapatkan predikat profesor riset dari LIPI.
Terkait dengan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat dua yang diselenggarakan LAN, Prof. Firman Noor mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, pelatihan yang ia ikuti memberikan pemahaman baru yang tentunya bermanfaat dalam tugasnya sebagai pejabat fungsional di LIPI.
“Pelatihan yang saya jalankan memberikan makna baru bagi saya tentang leadership, tata kelola organisasi agar lebih produktif, proaktif dan adaptif serta membangun komunikasi straregis baik dengan kalangan internal maupun stakeholders. Intinya bisa membawa diri, organisasi dan lingkungan ke arah yang lebih baik,” ujar Prof. Firman Noor dalam keterangannya kepada RadarAktual (02/11/2020).
Pembinaan Kompetensi ASN yang dilakukan LAN ini salah satunya bertujuan agar SDM ASN memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta tepat guna dalam penempatan fungsional sesuai dengan manajemen SDM ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 2014.
Prof. Firman pun berharap agar program serupa diperbanyak, karena menurutnya ASN membutuhkan banyak sarana pengembangan diri agar dalam tugasnya melayani masyarakat dapat optimal.
“Diperbanyak lagi, dengan sebuah mekanisme evaluasi yang ketat. Agar tidak menjadi sekadar sebuah seremoni,” tambah pria yang mendapatkan gelar profesor di usia 42 tahun ini. .
Sebagai seorang ASN, Prof. Firman memiliki pandangan terkait dengan pengembangan lingkungan kerja serta sistem yang harus diberlakukan institusi agar tercipta kondisi pelayanan yang efektif dan efisien.
Sebagaimana sudah melekat sebagai citra, ASN dewasa ini dianggap kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, meski jargon reformasi birokrasi kencang didengungkan.
Karenanya, Prof. Firman menginginkan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang adil bagi ASN. Serta sistem reward bagi mereka yang beprestasi. Selama ini, kultur ASN terlalu kaku, hingga adaptasi terhadap sistem sulit dilakukan.
“Pendidikan dan pelatihan yang mendalam, perlu diintensifkan. Pengawasan dan evaluasi yang ketat dengan semangat membina, bukan menghukum juga patut diperhatikan.”
“Terpenting, adanya reward dan punishment agar memotivasi ASN untuk memberikan yang terbaik, dan ada efek jera jika melakukan kesalahan,” sebut Prof. Firman.
“Terkait pelayanan. Transparansi pelayanan dan aturan main. Membuka komunikasi dua arah dengan masyarakat terkait kualitas pelayanan. Menggunakan media daring utk menghindari berbagai bentuk manipulasi,” pungkasnya.
