Komisi XI DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Hutama Karya untuk membahas rencana Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 kepada perseroan.
Dalam rapat tersebut, Komisi XI sempat menanyakan kemungkinan HK menjual sejumlah ruas tol untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek jalan tol Trans-Sumatra.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menyatakan pihaknya memang berencana untuk menjual berapa ruas tol khususnya ruas yang sudah memiliki trafik yang baik.
“Betul, Pak. Jadi kemungkinan yang bisa kami jual adalah ruas Bakaheuni sampai Palembang, Pak. Yang trafiknya lumayan. Juga Pekanbaru Dumai,” ujar Budi Harto dalam RDPU dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (17/11).
Namun Budi Harto mengaku rendahnya level Internal Rate of Return (IRR) atau rasio pengembalian modal membuat pihaknya kesulitan untuk menjual kedua ruas tol tersebut.
“Memang IRR terlalu kecil sehingga kami kesulitan untuk melakukan penjualan,” ujarnya.
Adapun total kebutuhan pendanaan proyek jalan tol Trans-Sumatra mencapai Rp 500 triliun. Saat ini dana yang telah tersedia berasal dari perbankan sebanyak Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) Rp 19,6 triliun.
Dengan demikian, proyek tersebut masih membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 387 triliun.
Sumber pendanaan proyek tol Trans-Sumatra berasal dari PMN, sindikasi perbankan, dan creative financing lainnya.
Saat ini, perseroan sudah mendapatkan persetujuan penerbitan global bond senilai USD 1,5 miliar dan yang telah issuednilainya USD 600 juta. Dengan begitu Hutama Karya masih memiliki kuota pinjaman yang dapat digunakan ketika dibutuhkan.
Sementara itu, sampai akhir 2019, perseroan telah mendapatkan PMN Rp 16,1 triliun, sedangkan untuk tahun 2020 nilai PMN yang didapatkan mencapai Rp 11 triliun. Seluruh dana ini diperuntukkan bagi penyelesaian proyek tol Sumatra. {kumparan}
