News

How Democracies Die: Demokrasi Bisa Mati Di Tangan Pemimpin Terpilih

0

“Apakah demokrasi kita dalam bahaya?”. Pertanyaan itu menjadi pembuka dalam buku yang ditulis oleh dua ilmuwan politik dari Universitas Harvard bernama Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt berjudul “How Democracies Die” terbitan tahun 2018.

Pertanyaan pembuka itu sebenarnya mereka tujukkan dalam konteks Amerika Serikat, terutama setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden pada tahun 2016 lalu. Mereka khawatir soal masa depan demokrasi di negeri Paman Sam.

Bukan tanpa alasan, pasalnya selama dua tahun terakhir (sebelum buku tersebut diterbitkan), mereka melihat indikasi matinya demokrasi negeri Paman Sam.

Seperti politisi yang memperlakukan saingan mereka sebagai musuh, mengintimidasi pers dan bahkan mengancam akan menolak hasil pemilu.

Dua cara demokrasi mati

Dengan mengesampingkan sementara apa yang terjadi di Amerika Serikat, para penulis mengulas catatan sejarah mengenai matinya demokrasi di sejumlah negara, terutama pada saat dan pasca Perang Dingin.

Banyak dari kita mungkin selama ini berpikir bahwa demokrasi mati “di tangan pria bersenjata”. Sebenarnya, anggapan ini tidak keliru.

Pasalnya, selama Perang Dingin, kudeta atau perebutan kekuasaan dengan paksa dan menggunakan kekuatan, menyumbang hampir tiga dari setiap empat kehancuran demokrasi.

“Demokrasi di Argentina, Brasil, Republik Dominika, Ghana, Yunani, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Thailand, Turki, dan Uruguay semuanya mati dengan cara seperti itu,” kutipan buku tersebut.

Pasca Perang Dingin pun, perebutan kekuasaan dengan kekuatan bersenjata juga masih digunakan sebagai cara ampuh untuk membunuh demokrasi, meski intensitasnya tidak sebanyak sebelumnya.

Sebut saja kudeta terhadap Presiden Mesir Mohamed Morsi pada tahun 2013 dan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra pada tahun 2014.

Dalam semua kasus tersebut ini, demokrasi dibubarkan dengan cara yang spektakuler, melalui kekuatan dan paksaan militer.

Namun di sisi lain, para penulis menekankan bahwa sebenarnya ada satu cara lain untuk menghancurkan demokrasi. Cara ini memang tidak sedramatis atau sespektakuler kudeta yang menggunakan kekuatan. Akan tetapi dampaknya sama-sama destruktif.

“Demokrasi bisa saja mati bukan di tangan para jenderal, melainkan di tangan para pemimpin terpilih, (seperti) presiden atau perdana menteri yang menumbangkan proses yang membawa mereka ke tampuk kekuasaan,” kutipan buku tersebut.

Sejarah mencatat, cara seperti ini pernah digunakan dan bahkan sebagian dari pemimpin yang menggunakan cara tersebut, berhasil membongkar demokrasi dengan cepat. Sebut saja Adolf Hitler setelah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman.

Namun, lebih sering, cara tersebut mengikis demokrasi secara perlahan, dalam langkah-langkah yang nyaris tidak terlihat.

“Beginilah demokrasi sekarang mati. Kediktatoran yang terang-terangan – dalam bentuk fasisme, komunisme atau kekuasaan militer- telah menghilang di sebagian besar dunia.

Kudeta militer dan perampasan kekuasaan lainnya jarang terjadi. Sebagian besar negara mengadakan pemilihan biasa,” begitu kutipan dari buku tersebut.

“Demokrasi masih mati, tetapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kerusakan demokrasi disebabkan bukan oleh jenderal dan tentara tetapi oleh pemerintah terpilih itu sendiri,” sambungnya.

Penghancuran demokrasi tidak kasat mata

Jika dalam kudeta, indikasi perebutan kekuasaan dan penghancuran demokrasi tampak jelas di depan mata.

Hal itu terlihat dari, misalnya, istana presiden yang dibakar, pemimpin yang dibunuh, dipenjara atau dikirim ke pengasingan, kekerasan yang terjadi di jalanan, atau bahkan konstitusi yang ditangguhkan atau dibatalkan.

Namun, hal semacam itu tidak terlihat dalam upaya penghancuran demokrasi melalui cara kedua, yakni melalui pemimpin terpilih. Melalui cara ini, tidak ada kekerasan di jalan. Bahkan konstitusi dan lembaga demokrasi lainnya juga tetap masih ada.

Lantas, bagaimana cara ini bisa mematikan demokrasi?

Para pemegang kekuasaan tidak jarang menumbangkan demokrasi dengan cara yang justru bersifat “legal”, dalam arti disetujui oleh badan legislatif atau diterima oleh pengadilan.

Bahkan upaya-upaya semacam itu kerap digambarkan sebagai upaya untuk meningkatkan demokrasi, seperti upaya membuat peradilan lebih efisien, memberantas korupsi, atau membersihkan proses pemilihan.

“Surat kabar masih terbit, tetapi dibeli atau diintimidasi menjadi swasensor. Warga masih mengkritik pemerintah, tetapi sering kali menghadapi masalah pajak atau masalah hukum lainnya.

Ini menimbulkan kebingungan publik. Orang tidak segera menyadari apa yang sedang terjadi. Banyak yang terus percaya bahwa mereka hidup di bawah demokrasi,” kutipan buku tersebut.

Situasi semacam ini justru menimbulkan bahaya tersendiri. Pasalnya, tidak ada momen tunggal seperti kudeta, deklarasi darurat militer, atau penangguhan konstitusi, di mana rezim secara jelas “melewati batas” menuju kediktatoran. Sehingga tidak ada hal yang dapat memicu lonceng peringatan masyarakat.

“Erosi demokrasi, bagi banyak orang, hampir tidak terlihat,” kutipan buku tersebut.

Otoritarian berkedok demokrasi

Kedua penulis menerangkan, jika mau melihat lagi sejarah, sebenarya para pemimpin yang menghancurkan demokrasi dari dalam, memiliki rekam jejak yang jelas yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki potensi untuk menghancurkan demokrasi.

Misalnya saja Adolf Hitler yang pernah memimpin kudeta yang gagal. Atau Hugo Chavez yang juga memimpin pemberontakan militer yang gagal. Selain itu ada juga Blackshirts atau paramiliter Partai Fasis Nasional yang setia kepada Benito Mussolini.

Contoh lainnya, di Argentina pada pertengahan abad kedua puluh, Juan Peron pernah membantu memimpin kudeta yang berhasil, dua setengah tahun sebelum mencalonkan diri sebagai presiden.

Namun, para politisi tersebut tidak selalu mengungkapkan sepenuhnya toritarianisme mereka sebelum mencapai kekuasaan. “Beberapa menganut norma-norma demokrasi di awal karir mereka, hanya untuk kemudian ditinggalkan,” kutipan buku tersebut.

Lalu, pertanyaan lainnya yang kemudian muncul adalah, bagaimana kita mengidentifikasi otoritarianisme pada politisi yang tidak memiliki catatan anti-demokrasi yang jelas?

Kedua penulis merujuk pada ilmuwan politik terkemuka kelahiran Jerman bernama Juan Linz. Sebagai seorang profesor di Yale, dia mengabdikan sebagian besar karirnya untuk mencoba memahami bagaimana dan mengapa demokrasi mati.

Berdasarkan karya Linz, para penulis kemudian mengembangkan seperangkat empat tanda peringatan perilaku yang dapat membantu mengetahui indikasi seorang otoriter.

“Kita harus khawatir ketika seorang politisi; 1. Menolak, dalam kata-kata atau tindakan, aturan permainan yang demokratis; 2. Menyangkal legitimasi lawan; 3. Mentolerir atau mendorong kekerasan; atau 4. Menunjukkan kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media,” kutip buku tersebut. {rmol}

Ini Wejangan Legenda Hidup Bulutangkis Indonesia Taufik Hidayat Ke Anthony Ginting

Previous article

Terinspirasi Biden dan Mahathir, Jusuf Kalla Bakal Maju Capres 2024?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *