Salah satu aktivis aksi 212 atau Mujahid 212, Damai Hari Lubis menyebut, penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK jadi tamparan keras bagi Prabowo Subianto.
Bahkan, kata Damai, hal itu memiliki dampak bagi kans Prabowo Subianto untuk bertarung di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
“Untuk pencapresan dirinya di 2024, merupakan pukulan telak atau kalah tanding sebelum gong dipukul. Ibarat bunga memang bisa jadi layu sebelum berkembang,” kata Damai dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).
Damai juga sependa dengan sependapat dengan politikus Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Permintaan itu menyusul penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Damai mengatakan, dengan penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK, seharusnya Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra malu. Keputusan mundur dinilainya jalan yang tepat.
“Sehingga secara moral memang dapat dibenarkan pendapat daripada (pernyataan) Arief Poyuono. Prabowo Subianto idealnya mundur karena tidak cakap dalam memimpin dan pastinya manusiawi jika Prabowo Subianto menjadi malu,” ujarnya.
Menurutnya, Prabowo tidak akan punya beban moral jika saat ini tak menjabat sebagai Menhan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo.
Tabokan Besar Bagi Prabowo
Sebelumnya diberitakan, politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan semua masyarakat harus mendukung langkah KPK terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Poyuono memandang Edhy merupakan kader Gerindra terbaik yang sangat dekat dengan Ketua Umum Prabowo Subianto.
Karena itu, menurutnya, penangkapan Edhy bakal menjadi tamparan keras bagi Prabowo.
“Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat.”
“Ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri, justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan,” tutur Poyuono dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020)
Poyuono mengatakan, seharusnya Prabowo dapat mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.
Misalnya, kata dia, ialah terkait kebijakan izin ekspor benih lobster yang ternyata izinnya diperuntukan untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra.
Poyuono pun meminta tanggung jawab Prabowo terkait ditangkapnya Menteri Edhy Prabowo. Di mana, ia meminta Prabowo mundur dari Kabinet Indonesia Maju selaku Menhan sekaligus meminta Prabowo mundur dari Gerindra.
“Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi – Maruf Amin serta mundur dari Gerindra,” kata Poyuono.
Menteri KKP Ditangkap KPK
Sebelumnya, Tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo dan beberapa orang dalam operasi tangkap tangan atau (OTT) pada Rabu (25/11 2020) dini hari.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut penangkapan tersebut diduga terkait dengan ekspor benur yang tengah aktif dilakukan oleh Kementerian KKP.
“Benar, KPK tangkap, berkait ekspor benur,” kata Nurul dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020) pagi.
Tim antirasuah menangkap Edhy bersama rombongannya itu, di Bandara Soekarno Hatta.
Selain Menteri KKP Edhy Prabowo, ada pula sejumlah pihak yang turut ditangkap oleh tim KPK.
“Tadi pagi jam 1.23 WIB di Soetta (Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan,” ucap Ghufron. (Suara)
