News  

Epidemiolog FKM UI: Kalau Vaksin COVID-19 Bayar, Pemerintah Abaikan Kesehatan Publik

Suara-suara penolakan tentang vaksin corona tidak gratis untuk seluruh rakyat terus digaungkan berbagai pihak. Salah satunya oleh epidemiolog FKM UI Pandu Riono.

Menurut Pandu, vaksin saat pandemi adalah kebutuhan rakyat. Tidak ada alasan untuk bayar.

“Kalau vaksin untuk atasi pandemi harus bayar, artinya kesehatan publik itu komoditas komersial,” ungkap Pandu di akun Twitternya, Minggu (13/12).

Pemerintah hanya menggratiskan vaksin ke 30 persen masyarakat. Hal itu menurut Pandu menunjukkan pemerintah abai terhadap hak warga.

“Kenapa para penyelenggara pemerintahan NKRI mengabaikan prinsip kesehatan publik,” tuturnya.

“Bahwa vaksinasi COVID-19 adalah layanan kesehatan publik yang ditanggung negara dan bersifat sukarela,” tutup dia.

Sebelumnya, Juru bicara vaksinasi COVID-19 dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji kembali proporsi vaksin yang bakal disalurkan pada masyarakat.

“Saat ini kami sedang menghitung kembali berapa sasarannya dan berapa proporsi vaksin yang dilakukan pemerintah dan mandiri,” kata dr Siti dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk ‘Setelah Vaksin Datang’, Sabtu (12/12). {kumparan}