Legislator Partai Golkar DPRD Kabupaten Gunung Mas menilai pembangunan dan pemerataan infrastruktur di kabupaten tersebut harus dapat perhatian serius. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pembangunan tersebut. Berdasarkan informasi, anggota DPRD Gumas dari Dapil I melaksanakan kunjungan reses di daerah pemilihan (dapil) I.
Hasil kegiatan kunjungan reses di daerah pemilihan (dapil) I, yang mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang, bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Hal lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah terkait pemerataan infrastruktur juga harus dilakukan di kabupaten tersebut. ”Pembangunan infrastruktur di dapil I ini masih perlu perhatian dan pemerataan sampai ke daerah terpencil, khususnya perbaikan jalan dan pengaspalan,” demikian kata juru bicara dapil I Herbert Y Asin.
Legislator Partai Golkar ini mengatakan mendapat beberapa masukan dari reses yang dilakukannya di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Kurun. Masyarakat mengusulkan pemindahan lokasi SD Kurun 1 Petak Bahandang, kemudian pembangunan perumahan guru, pembangunan perpustakaan, dan pembangunan balai desa. ”Di sini masyarakat juga meminta solusi terkait permasalahan plasma dengan PT ATA dan PT BMB yang masih belum terealisasi, dan sengketa lahan milik desa dengan pihak perusahaan sawit,” ujar Herbert Y Asin.
Selanjutnya, di Desa Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya, Herbert Y Asin mengatakan bahwa masyarakat mengusulkan pembangunan ruang kantor guru untuk SMA Purnama dan SMP Satu Atap, perbaikan jalan menuju SMA, pembangunan bak tempat penampungan air bersih, agar ketersediaan air bersih terpenuhi. ”Ada juga masyarakat yang memohon adanya penambahan insentif bagi mantir desa,” demikian politisi Partai Golkar ini menambahkan.
Pada kunjungan reses berikutnya di Desa Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Herbert mengatakan, ada usulan untuk melakukan renovasi gedung serta pembangunan drainase di SDN 1 dan SDN 2 Sepang Kota, pembangunan posyandu bagi lansia, pembangunan jembatan penyeberangan, dan tambahan insentif bagi penyuluh perikanan. ”Dari semua usulan dan saran tersebut, nantinya akan kami tampung serta tindak lanjuti berdasarkan skala prioritas, baik yang merupakan kewajiban Pemkab Gumas maupun Pemprov Kalteng,” jelasnya.
Berdasarkan kunjungan reses oleh anggota DPRD Gunung Mas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hampir semua masukan dari masyarakat berupa keinginan untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut. Artinya, kebutuhan infrastruktur cukup tinggi dan harus mendapatkan perhatian serius, terutama dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Masukan ini tidak boleh diabaikan mengingat masyarakat di daerah sangat membutuhkan keberadaan infrastruktur. Hal lainnya, untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah. []
