Meminta semua pihak agar waspada, anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar DPR RI, Hetifah Sjaifudian ungkapkan bahwa potensi konflik di Pilkada Serentak 2018 akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hetifah sepakat dengan Arief Budiman. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengungkapkan tingginya potensi konflik pada Pilkada 2018.
Menurut politisi Partai Golkar, ada tiga faktor yang menyebabkan besarnya potensi konflik itu karena jumlah pemilih Pilkada 2018 ini yang begitu besar, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatannya, serta anggaran begitu besar yang rawan disalahgunakan. “Betul, secara pokok dalam berita tersebut KPU menyatakan bahwa ada tiga hal penyebab potensi konflik pilkada di tahun 2018 yang sangat tinggi,” demikian ujar Hetifah pada Senin (8/1/2018).
Faktor jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar, menurut Hetifah Sjaifudian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. “Bagaimana tidak, karena esok salah satunya ada pilkada tingkat provinsi yakni memilih gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar,” jelas politisi Partai Golkar ini. Menghadapi hal tersebut, peran Polri dan TNI menjadi penting untuk ikut membantu menjaga keamanan seperti misalnya di Pasal 82 Undang-Undang Pilkada, dimana TNI dan Polri membantu KPU mengamankan surat suara.
Hetifah menambahkan, sejauh ini proses perekrutan baik di Bawaslu ataupun KPU sedang berlangsung mulai dari penjaringan tim seleksi. Hal itu, lanjut dia, sejatinya akan berjalan baik-baik saja. “Terkait dengan dua hal lainnya yakni penyelenggara yang akan habis masa jabatannya dan tidak akan diperpanjang, sejatinya hal ini pula telah dibahas ketika pembahasan UU Pemilu kemarin,” papar legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.
Mengenai anggaran yang besar, Hetifah menilai, secara umum sepatutnya setiap pihak baik penyelenggara dapat saling bahu membahu dengan aparat. Bahkan melibatkan masyarakat untuk sama-sama menjaga pilkada ini agar berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana juga wujud dari partisipasi masyarakat. “Begitu pula mengenai anggaran yang begitu besar, hal ini sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai masalah karena memang karena pilkada ini begitu penting dan banyak pilgub pula, maka memang anggaran besar tidak dapat dihindari,” demikian tutup Hetifah. [ ### ]
