Pendiri lembaga riset dan survei SMRC, Saiful Mujani menyarankan Moeldoko mundur dari kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Moeldoko terbelit isu upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Partai Demokrat.
Saiful mengatakan, jabatan KSP terhadap Moeldoko sangat melekat. Menurut dia, tidak etis jika ikut cawe-cawe terhadap partai politik lain.
Saiful menjelaskan, Moeldoko tidak punya hubungan organisasi dengan Demokrat. Moeldoko juga bukan anggota partai Demokrat
“Di sisi lain, dia pejabat negara yang berhubungan langsung dengan presiden. Moeldoko sudah mengakui setidaknya bertemu dengan kelompok yang berkepentingan dengan kepemimpinan Demokrat. Kalau bukan kepala KSP dia enggak punya nilai penting untuk bertemu dengan kelompok tersebut.
Di situ ada konflik kepentingan. Tidak dibenarkan ia cawe cawe. Pejabat negara harus menjamin kebebasan dan independensi setiap partai politik. tiap partai ada AD/ART-nya,” tegas Saiful saat dihubungi merdeka.com, Selasa (2/1).
Saiful menilai, pertemuan Moeldoko dengan kelompok itu punya makna politis besar. Karena Moeldoko mau tidak mau ia bagian dari presiden.
Pertanyaannya, ujar Saiful, sebagai anak buah presiden apakah langkah politiknya itu sepengetahuan presiden atau tidak. Kalau iya, tambah dia, kenapa presiden tidak mencegahknya karena bisa terjadi conflict of interest, dan mencederai imparsialitas lembaga kepresidenan.
“Dan kalau presiden tahu dan membiarkan maka presiden keliru, dan buruk bagi prinsip tata kelola negara kita. ini bisa memperlemah presiden secara politik,” jelas Saiful lagi.
Sementara, kalau Jokowi tidak tahu menahu tentang isu ini, maka menurut Saiful, Moeldoko harus tanggung jawab. Dia mendorong, Moeldoko mundur dari KSP. Sehingga tidak menceredai Presiden Jokowi dan lembaga negara.
“Kalau tidak, maka Moeldoko harus tanggung jawab, dan sebaiknya mengundurkan diri karena tak menjaga prinsip kantor kepala negara tak boleh berpolitik partisan, mengundurkan diri adalah langkah kesatria. Tak membebani presiden dan lembaga negara,” tegas Saiful.
Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief terang-terangan menyebut Moeldoko sebagai dalang upaya pengambil alihan Partainya. Dia bahkan menyebut, Moeldoko mencatut nama Presiden Jokowi.
Andi mengaku setelah konferensi pers Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dirinya banyak dapat pertanyaan. Siapa orang di lingkaran Jokowi yang ikut dalam upaya tersebut.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dalam akun Twitternya, @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2).
Andi juga menjelaskan, alasan AHY kirim surat ke Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya mencatut nama Jokowi.
“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tambah Andi lagi.
Jawaban Moeldoko
Moeldoko pun angkat bicara terkait tuduhan tersebut. Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.
“Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana,” kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).
Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.
“Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP,” tegas Moeldoko. {merdeka}
