Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan bahwa Vaksin Nusantara bukan program dari TNI.
Seperti diketahui, penyuntikan vaksin besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang berada di bawah komando pusat kesehatan Angkatan Darat (AD).
“Program vaksin nusantara bukanlah program dari TNI,” kata Achmad Riad dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021).
Kendati demikian, Achmad mengatakan TNI terus mendukung setiap inovasi vaksin terkait Covid-19.
Menurut dia, TNI terus mendukung pengembangan vaksin Covid-19 dalam negeri yang memenuhi tiga kriteria dan persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan BPOM sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayaakannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara.
Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021). Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.
Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.
“Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak,” kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).
Penny kemudian memberikan izin dengan syarat penyerahan laporan atas tiga subjek dalam proses pengembangan vaksin.
Namun, menurut Penny, tim peneliti Vaksin Nusantara melakukan penelitian terhadap 28 subjek atau melebihi dari subjek yang telah disepakati.
Bahkan, Penny menuturkan, data uji klinik tahap I yang diperoleh juga tidak menunjukkan hasil yang baik.
“Datanya tidak baik dikaitkan dengan keamanan, dikaitkan dengan daya dia meningkatkan imunogenisitas itu juga tidak valid, tidak jelas, tidak konsisten, data berubah-ubah,” ucapnya. {kompas}
