News  

Terungkap! Rocky Gerung: Ada Yang Mau Kudeta Golkar Dengan Korbankan Azis Syamsuddin

Pengamat Politik Rocky Gerung terus mengamati dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam suap penyidik Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).

Rocky Gerung menyebut ada indikasi pengkudetaan Partai Golkar dengan mengorbankan Azis Syamsuddin.

“Masalahnya adalah soal penegakan hukum. Tapi kalau soal berita politik, ini serius,” jelasnya seperti dikutip iNSulteng.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 1 Mei 2021.

Dalam pengamatannya, posisi Azis Syamsuddin masih memiliki satu garis dengan Partai Golkar dan tentunya terhubung dengan agenda-agenda menuju Pilpres 2024.

Maka dalam dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin, patut dicurigai sengaja dikorbankan untuk meloloskan agenda kudeta Partai Golkar.

“Golkar kan terhubung dengan desain-desain makro menuju 2024. Jangan-jangan ada yang mau kudeta Partai Golkar dengan mengorbankan Azis Syamsuddin,” ucapnya.

Selain itu, dalam pengamatannya juga melirik keseriusan KPK dalam menangani kasus Azis Syamsuddin. Jika KPK benar-benar serius, Rocky Gerung mengatakan itu artinya ada perubahan konstalasi di Istana.

“Perubahan konstalasi konstalasi itu terhubung dengan kasat kusut untuk memastikan koalisi yang menguatkan jokowi,” jelasnya

Apalagi, akhir-akhir ini Partai Golkar tampak melakukan manuver politik dengan menggelar pertemuan bersama Partai Nasdem dan PKS.

Kondisi itu dinilai menimbulkan satu dugaan ada skenario baru yang hendak di uji dalam kasus yang menjerat Azis Syamsudin.

Atas kasus tersebut, Rocky Gerung mengaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tampak berada dalam skenario politik untuk diperhadapkan dengan dua pilihan, pindah ke Pargai Golkar atau tetap menjadi petugas PDIP.

Hal itu tampak dari kasus Azis Syamsuddin yang dinilai sebagai bentuk tantangan Partai Golkar ke Presiden Jokowi.

“Ingin tuntaskan korupsi Azis Syamsuddin atau ingin pindah ke Golkar. Pilihan itu ada di tangan Jokowi. Kalau ingin memaksimalkan, itu tidak mungkin karena Jokowi tidak ingin terus diatur PDIP,” tambahnya. {pikiranrakyat}