Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan bahwa 75 pegawai termasuk dirinya yang dinonaktifkan sudah dan tengah menangani kasus-kasus besar.
Diketahui, 75 pegawai yang dimaksud telah dinonaktifkan Ketua KPK Firli Bahuri usai dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Novel curiga TWK merupakan skenario untuk menonaktifkan sejumlah pegawai KPK.
“Hampir semua kasus-kasus besar yang terpublikasi itu ditangani oleh kawan-kawan ini,” kata Novel saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin (17/5).
Misalnya kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Novel mengatakan korupsi bansos yang dimaksud bukan hanya berkisar di Jakarta saja, tetapi juga di berbagai wilayah lain yang tengah didalami.
“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya. Dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” ucap Novel.
Kasus lain yakni dugaan korupsi pajak besar serta beberapa kasus mafia hukum. Ada pula kasus korupsi yang melibatkan mantan menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini tengah dikembangkan lagi.
“Penyelesaian kasus e-KTP untuk bisa menarik kembali kerugian keuangan negara itu juga salah satu menjadi proses yang sedang ditangani,” ujar Novel.
Novel tidak bisa memastikan soal kasus Harun Masiku yang hingga kini masih belum ditemukan. Dia hanya menyebut kasus lain yang tengah didalami terkait pencucian uang yakni kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
“Kalau cuci uang termasuk kasus mantan sekretaris MA terkait dengan cuci uang dan beberapa kasus lain,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Novel mengaku curiga tes wawasan kebangsaan memang skenario yang dibuat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK termasuk dirinya.
Dia memiliki dugaan tersebut lantaran ada sejumlah kejanggalan dalam prosesnya. Terlebih, Novel pun yakin para pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu memiliki intelektualitas yang mumpuni.
Selain itu, mereka pun memiliki integritas dalam memberantas korupsi. Atas dasar itu, Novel jadi merasa aneh ketika orang-orang yang bekerja dengan baik dan memiliki intelektualitas mumpuni justru dinyatakan tidak lulus dan dinonaktifkan.
“Setidak-tidaknya kalau dilihat, kawan-kawan yang 75 ini orang-orang yang kritis, orang-orang yang bekerja dengan baik, berintegritas, dan sulit dipengaruhi untuk macam-macam,” kata Novel.
“Orang-orang begini apa mengganggu dalam memberantas korupsi? mestinya mendukung kan, kecuali ada orang yang punya kepentingan sebaliknya dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Novel.
Ketua KPK Firli Bahuri dan Plt Jubir KPK Ali Fikri belum merespon untuk dimintai konfirmasi pernyataan Novel ini.
Sebelumnya KPK dalam Surat Keputusan (SK) hasil asesmen pegawai menyatakan 75 orang tak lulus tes wawasan kebangsaan.
Ali Fikri menerangkan dalam surat tersebut pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.
“Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural,” ujar Ali kepada wartawan, Selasa (11/5).
Ali mengatakan penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di lembaga antirasuah tak terkendala dan menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang tengah berjalan.
“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” ujarnya.
Terkait 75 pegawai KPK ini Presiden Joko Widodo meminta tes wawasan kebangsaan tak jadi alat untuk memberhentikan para pegawai tersebut. Ia meminta pegawai tak lolos wawasan kebangsaan untuk mengikuti pendidikan kedinasan.
Ia juga meminta KPK duduk bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas hal ini. {CNN}
