Persoalan TWK KPK masih menjadi perbincangan ‘panas’ publik lantaran semakin banyaknya bermunculan spekulasi dari berbagai pihak, baik dari akademisi dan pengamat maupun masyarakat biasa.
Tidak saja spekulasi, tetapi sejumlah kejanggalan dan fakta yang diungkap para pegawai KPK yang tidak lulus TWK bahkan sejumlah ahli, serta sikap pimpinan tertinggi lembaga tersebut turut ambil bagian dalam meramaikan media.
Serupa dengan masyarakat umumnya, Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid turut mempertanyakan untuk siapa kepentingan revisi UU KPK dilakukan.
Sebab menurutnya, masalah yang sebenarnya adalah mengenai pelemahan pemberantasan korupsi bukan persoalan radikalisme dalam bentuk narasi talibanisme.
“Yang kita lawan sekarang adalah mengenai pelemahan gerakan korupsinya, mengenai pelemahan pemberantasan korupsinya. Udah nggak ada lagi mengenai radikalisme,” kata Anita Wahid yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NU Online, Rabu, 9 Juni 2021.
Menurutnya, isu Taliban yang terjadi di tubuh KPK sengaja dibuat dan disebarluaskan agar kelompok yang mendukung KPK terganggu oleh isu polarisasi yang bermuara pada isu radikalisme dan anti-radikalisme.
Sehingga, dampaknya kelompok yang semula mendukung KPK untuk melawan radikalisme menjadi enggan lantaran termakan isu tersebut.
Dengan lantang putri dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyebutkan isu-isu tersebut sengaja diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki pelemahan KPK dengan maksud mengikis bahkan melunturkan dukungan masyarakat.
“Isu-isu tersebut sengaja dibuat oleh orang-orang yang menghendaki pelemahan KPK. Agar dukungan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi ini melemah,” ucapnya.
Anita Wahid menilai bahwa strategi yang digunakan untuk mengamplifikasi adalah dengan melakukan propaganda di media digital sekaligus memanfaatkan polarisasi dalam masyarakat agar publik yang terjebak, ikut mendorong amplifikasi narasi dan serangan.
“Pemanfaatan polarisasi hal yang paling sering digunakan di ranah digital,” tutur Anita Wahid.
Menurutnya, upaya pelemahan KPK sudah lama terjadi seperti ketika kasus cicak versus buaya. Hanya saja, jika dulu merupakan serangan dari luar, sekarang bertambah dengan penggerogotan dari internal KPK, salah satunya melalui polarisasi.
“Jadi, isu Talibanisme itu muncul ketika narasi bahwa radikalisme itu berbahaya sudah dijejalkan. Kemudian, ditambahkan narasi baru, yaitu ada radikalisme di tubuh KPK. Akhirnya, itu yang diterima,” ucapnya.
Masalah selanjutnya terus muncul, mulai dari revisi UU KPK hingga alih status pegawai menjadi ASN. Terlebih, ada aspek uji TWK yang diragukan validitas dan reliabilitasnya karena konstruksinya dinilai tidak jelas dan tidak sesuai kaidah baik ilmiah dan psikometrik. {pikiranrakyat}
