Telah kita ketahui bersama, negara wajib menggaji para aparatur sipil negara. Tapi apa jadinya jika yang digaji hanya sebatas nama diatas kertas? Lucunya, itulah kini yang sedang melanda lndonesia.
Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang digaji adalah tenaga mereka ketika mengabdi pada negara. Akan tetapi, belakangan ditemukan para PNS yang data mereka tertulis di pusat, tapi sejatinya mereka tidak ada.
Dilansir oleh Kompas.com, telah ditemukan 97.000 “PNS” misterius yang masih mendapatkan gaji ataupun dana pensiun hingga 2015.
Karena hal ini, menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda negara ini telah dirampok triliunan rupiah. Dengan asumsi satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji (pokok) Rp2 juta per bulan, maka potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun. (METROPOLITAN.id)
Akibat kesalahan data, negara merugi begitu besar. Sayang sekali, uang bermiliyar banyaknya sia-sia dialokasikan untuk orang yang misterius keberadaannya. Seandainya negara lebih sungguh sungguh dalam mengatasi masalah ini, dana yang ada bisa digunakan untuk pendanaan sektor yang lain.
Keberadaan “PNS misterius” ini diperkirakan karena ada pegawai yang tidak terdata saat ia berhenti atau diberhentikan atau pensiun sudah puluhan tahun lamanya dan mutasi.
Padahal, diluar sana ada banyak pengangguran, kemiskinan, bahkan PNS yang terlambat digaji, yang lebih membutuhkan dana. Tapi dengan seenaknya sendiri, tanpa mengeluarkan tenaga, para pemakai nama “PNS misterius” ini merampok uang negara.
Dan negara pun lalai dalam melacak keberadaan mereka. Negara mendera hutang yang sangat banyak, dan beralibi kekurangan dana. Tapi dana yang sudah ada, dana yang berasal dari rakyat dan seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, dialokasikan untuk sesuatu yang sia-sia.
Ini menunjukkan negara berlepas tangan terkait urusan rakyatnya. Bagi mereka, sebatas menyediakan sekolah, rumah sakit, jalan tol, kantor-kantor negara, dan berbagai infrastruktur lainnya sudah sangat cukup. Sedangkan memastikan seluruh rakyat merasakan layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang mumpuni, dan lain-lain belum menjadi prioritas.
Padahal yang namanya riayah su’unil ummah atau mengurusi urusan ummat adalah berusaha sebaik mungkin melayani masyarakat. Mulai dari kesehatan, keamanan, pangan, papan, sandang, pendidikan harus terjamin dengan baik. Seluruh rakyat wajib merasakan kesejahteraan.
Dalam sistem negeri kita negara hanya berfungsi sebatas sebagai regulator atau penyedia jasa.
Maka, sebenarnya tak mengherankan jika pemerintah tidak memerhatikan hal seperti masalah yang disampaikan sebelumnya. Mereka sudah merasa terlalu ‘nyaman’ berada diatas tampuk kekuasaan dengan uang yang mengalir ke kantong mereka. Sehingga, tidak peduli dengan hal lain selain memastikan kedudukan mereka tak tergoyahkan.
Seharusnya kita sebagi rakyat ‘muak’ atas sikap mereka yang seperti itu.. Dan jika kita ingin keluar dari kata ‘sengsara’, jika kita sudah lelah dengan berbagai kolusi, korupsi, dana yang salah teralokasi, dan yang lainnya. Maka kita gusur para pejabat yang tak amanah itu.
Bagaimana caranya? Caranya adalah menumpas habis biang keladi yang menjadikan mereka berbuat kerusakan, yakni sistem kapitalisme. Apabila hanya pejabatnya yang diganti percuma. Hal yang sama pasti akan terulang lagi dan lagi. Karena itulah yang diungkapkan oleh fakta yang terjadi.
Oleh karena itu, kita harus lebih gencar lagi mengkritik pemerintah. Menuntut mengganti sistem kapitalisme dengan sistem lslam. Karena hanya lslam yang memiliki sistem yang berbeda seratus persen dari sistem kapitalisme, yang menentangnya dan akan meruntuhkannya, bukan sistem yang lain.
Dan ia adalah sistem yang berasal dari Sang Khaliq yang sudah pasti aturanya bisa mensejahterakan ummat manusia.
Dan yang terakhir, kita perlu memberi tahu orang yang belum tau akan hal ini, supaya ikut mengkritik pemerintah. Agar ia juga sadar bahwa selama ini mereka didzalimi. Siap?!
Wafi Mu’tashimah, Siswi SMA IT al-Amri
