Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid turut angkat bicara menanggapi pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal fasilitas kartu kredit untuk Direksi Pertamina dengan limit Rp 30 miliar.
“Ada yang aneh dengan sikap Ahok karena biasanya selalu berpikir makro, luas, holistik dan tidak parsial, serta memudahkan untuk mecari terobosan agar perusahaan lincah meng-handle masalah. Tapi kali ini lain,” kata Nusron, Rabu (16/6/2021).
Nusron yang pernah menjadi Ketua Tim Sukses Ahok di Pilkada DKI Jakarta ini menyarankan Ahok jangan terlalu mengurusi hal-hal kecil yang bersifat remeh temeh.
Menurut Nusron, pernyataan Ahok soal tentang fasilitas kartu kredit bagi direksi Pertamina tidak masuk akal kalau sampai limit kartu kredit itu mencapai Rp 30 miliar.
Menurut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, kartu kredit tersebut substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi manakala bertemu dengan stakeholder dan klien agar tidak diservis mereka.
Jumlahnya pun, kata Nusron, pasti terbatas dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. “Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid,” terang tokoh muda NU ini.
Politikus Partai Golkar ini dikutip Tribunnews, menyarankan agar Ahok kembali menjadi Ahok yang semula. Yakni sosok Ahok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis untuk kemajuan Pertamina. Seperti dulu banyak terobosan ketika di Jakarta.
“Ahok itu kawan dan sahabat saya. Saya selalu belain dia tatkala susah. Tapi, please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus.
Bongkar saja mega korupsi projek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien,” kata Nusron.
BUMN Bantah Ahok
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah temuan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) soal fasilitas kartu kredit yang diberikan untuk dewan komisaris dan direksi perusahaan pelat merah limitnya tak sampai Rp 30 miliar.
Hal tersebut dia tegaskan setelah mengecek langusng ke beberapa perusahaan BUMN bagi para direksi dan komisarisnya.
“Dan hasil pantauan kami limitnya tidak ada yang sampai Rp 30 miliar. Limit atasnya Rp 50-100 juta daan pemakaian hanya untuk kepentingan perusahaan. Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp 30 miliar baik untuk direksi dan komisaris,” ujar Arya, Rabu (16/6/2021).
Juru bicara Menteri BUMN Erick Thohir itu bahkan menegaskan, penggunaan fasilitas kartu kredit tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi. Tujuan pemberian fasilitas tersebut untuk mengurangi penggunaan uang tunai.
“Pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantaun kami di beberapa perusahaan BUMN,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan agar dewan komisaris dan direksi perusahaan pelat minyak dan gas pelat merah itu tak lagi mendapat fasilitas kartu kredit.
Usulan tersebut diungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. “Iya saya usulkan dalam rapat (RUPS),” ujar Ahok, Selasa (15/6/2021).
Ahok menambahkan, usulannya tersebut disetujui oleh seluruh dewan komisaris dan direksi PT Pertamina. Kebijakan ini pun sudah berlaku sejak RUPS kemarin.
“Ini kan urusan operasional, yang perlu dicatat sebagai bagian dari RUPS yang dihadiri seluruh dekom (dewan komisaris) dan direksi Persero (Pertamina) sampai anak cucu perusahaan dan Kementerian BUMN,” kata Ahok. {harianterbit}
