Rakyat sudah teriak lapar. Sebuah video pedagang dan service HP beraksi di depan Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur. Membawa poster Kami Lapar.
Sebuah video juga beredar luas. Kedai cafe di Medan dan Gowa didatangi petugas PPKM Darurat. Main fisik. Pemilik cafe protes. Adu mulut. Petugas PPKM Darurat pun mundur teratur.
Tidak itu saja. Pedagang kaki lima dan pedagang di beberapa pasar mulai melakukan perlawanan terhadap aparat.
Dagang tidak boleh. Kerja juga tidak boleh. Rakyat disuruh di rumah. Bagi yang punya gaji tidak jadi soal. Lain halnya, bagi pedagang atau pekerja sektor informal. Mereka menjerit mau makan apa.
Sementara penguasa terkesan abai dan lebay. Abai, membiarkan rakyat pelan-pelan mati kelaparan. Lebay, kerjanya nakut-nakuti rakyat mulu.
Coba lihat, video demo panas massa di Tasikmalaya dan Pasuruan. Massa menggeruduk instansi pemerintah di Tasikmalaya dan Pasuruan sebagai tanda protes.
Kabarnya kemarin (16/7/2021), demo panas di Ambon. Mahasiswa dan pelajar bergerak menolak PPKM Darurat.
Tidak menutup kemungkinan demo membesar dan meluas ke daerah lain di Indonesia. Tidak hanya mahasiswa dan pelajar. Pedagang dan emak-emak, diprediksi bakal rame-rame turun ke jalan.
Situasi makin tak terkendali. Bukan saja soal COVID-19 tapi sudah melebar ke masalah perut rakyat.
Bila menyangkut perut, bisa membuat orang tanpa kendali. Hilang akal sehat. Bawaannya emosi. Darah mendidih.
Walau sempat ngeles. Akhirnya Luhut Panjaitan mengakui kondisi tak terkendali. Muhajir Effendi mengkonfirmasi PPKM Darurat sama dengan darurat sipil. Pantesan panser dikerahkan di jalan-jalan. Water canon nguber pedagang.
PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Katanya darurat militer. Sebentar lagi darurat perang. Suasana makin mencekam.
Awas rakyat sudah panas! Lapar. Amarah rakyat tersulut. Pemerintah salah penanganan, berpotensi rusuh nasional. Sedikit saja ‘disiram’ bakal ‘membakar’ Indonesia. Siap-siap darurat militer? Menghadapi rakyat lapar dengan operasi militer?
Perang melawan COVID-19 dan perang melawan rakyat sendiri karena lapar? Bukan rakyat tidak taat penguasa. Rakyat cuma minta makan.
PPKM Darurat diperpanjang sangat rawan. Jangan anggap remeh, bila tidak mau terjungkal. Suara rakyat bergema dimana-mana. Kami lapar. Warning.
Kekesalan rakyat hingga PPKM disuarakan kencang menjadi Pelan-pelan Kami Mati. Rakyat kesal. Dikurung dirumah tapi tidak dikasih makan.
Hampir enam belas bulan lebih COVID-19 melanda Indonesia. Bukannya mereda, malah makin menjadi-jadi.
Orang miskin baru tak terbilang. Perusahaan gulung tikar. Pengangguran bertambah. Biaya hidup meroket. Listrik mahal.
Mungkin lain ceritanya bila rezim Jokowi peduli dan peka. Aksi simpatik pengendara motor di perempatan lampu merah di kawasan Cihampelas Bandung, bisa menjadi contoh bagi rezim Jokowi. Bagi-bagi uang. Bukan pencitraan ala Ganjar Pranowo, numpang makan di kantor polisi. Rakyat lagi susah sibuk pencitraan.
Rakyat tidak hanya butuh ratusan ribu bahkan ratusan juta obat-obatan. Rakyat butuh makan. Apa pemerintah punya uang bagi-bagi obat dan sembako?
Rezim Jokowi tidak boleh cuci tangan dari kewajiban. Ingat! Amanat UU No 6 tahun 2018 pasal 55 ayat 1. Jangan ngeles dengan istilah PSBB, PPKM Mikro dan PPKM darurat.
Bila negara tidak mampu karena kondisi keuangan negara. Sebaiknya, PPKM, Pak Presiden Kembalikan Mandat rakyat.
Bandung, 7 Dzulhijjah 1442/17 Juli 2021
Tarmidzi Yusuf, Pegiat Dakwah dan Sosial
