Anggota Komisi VIII DPR Paryono menyatakan, kelompok miskin dan rentan merupakan elemen masyarakat yang paling terdampak selama Pandemi Covid-19 saat ini, sehingga layanan terhadap hak-hak mereka harus menjadi prioritas semua pihak.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, PT Bank Negara Indonesia (BNI), pendamping sosial dan pihak terkait di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Paryono menyesalkan adanya ribuan Keluarga Penerima Manfaat Keluarga (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang belum menerima bantuan.
Di Kabupaten Sragen terdapat 37.225 KPM pada penyaluran bansos Tahap 2 bulan April, Mei, Juni KPM namun ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.
Paryono meminta BNI peka terhadap nasib rakyat miskin. “Saya minta kerja sama dari BNI ya pak. Saya paham bank ada sisi bisnis. Tapi ini kan misi kemanusiaan Jangan dicampuradukkan dengan misi bisnis, tidak akan ketemu,” katanya.
Ia mengilustrasikan, bila bantuan Rp200.000 tertahan di bank dan tidak dicairkan sementara jumlah KPM di Sragen berjumlah ribuan maka akan didapat nilai uang yang fantastis, bahkan mungkin mencapai ratusan miliar dari bunga.
“Nah ini dari BNI di wilayah. Maksimalkan kewenangan yang ada di daerah. Nanti kalau sudah dimaksimalkan di daerah bapak, nanti kami dan Bu Menteri akan menjembatani dengan BNI di Pusat,” tuturnya.
Ia mengetuk hati semua pihak, termasuk perbankan, untuk memperlancar pelayanan dan hak-hak masyarakat miskin dengan kerja keras, upaya maksimal dan sungguh-sungguh.
“Kami dengan Bu Menteri bisa komunikasi sampai jam 1 dan jam 2 saja dilaksanakan. Nah, saya minta bapak-bapak di sini yang berkompeten bergotong royong mendukung di semua lini. Bantuan ini kan sangat ditunggu masyarakat penerima bantuan,” ucapnya.
Sementara itu, Endang Maria menyoroti adanya sisa dana dalam rekening KPM BPNT dari pembelanjaan komoditas. Menurutnya meskipun sisa dana beberapa ratus rupiah, tapi akan sangat besar bila diakumulasi dalam hitungan waktu dan jumlah KPM yang mencapai jutaan.
“Nah ini kan bisa menjadi potensi korupsi. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang,” katanya.
Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka mengatakan bantuan ini tentu sangat ditunggu masyarakat miskin.
“Bagi mereka Rp100.000-Rp200.000 itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencairannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak mohon prosesnya bisa diperlancar pak,” katanya.
Risma berharap BNI bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos termasuk adanya kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka.
“Saya minta tolong pak agar bisa diselesaikan. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” katanya. {pikiranrakyat}
