Irma Hidayana, inisiator koalisi masyarakat pemantau penanggulangan wabah LaporCovid-19, menyebut para pejabat yang menyerobot vaksin ketiga (booster) sebagai orang-orang tidak bermoral.
Vaksin booster sejauh ini hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes) karena menjadi kelompok paling rentan terinfeksi Covid-19 sehingga perlu perlindungan melalui tambahan dosis vaksin.
Aturan soal vaksin booster diperuntukkan hanya untuk nakes tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Kementerian Kesehatan pun berkali-kali mengingatkan bahwa vaksin booster hanya untuk nakes.
Namun, sejumlah pejabat diketahui telah menerima vaksin booster bahkan mengakuinya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diketahui ketika percakapan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun, bocor ke publik lewat unggahan video kanal Youtube Sekretariat Presiden pada 24 Agustus 2021.
Dalam percakapan itu, Wali Kota Andi Harun mengaku sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan berencana mendapatkan yang ketiga dengan Vaksin Nusantara.
Jokowi menanggapi pernyataan itu dengan santai bahkan bercanda. “Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota,” ucap Jokowi sambil tertawa.
Panglima TNI dan Gubernur Kalimantan Timur kemudian mengaku sudah mendapatkan vaksin booster di hadapan Jokowi. Prabowo kemudian menimpali dengan bertanya apakah Jokowi juga sudah mendapatkan booster? “Enggak, saya nunggu (vaksin) Pfizer,” kata Jokowi menjawab.
Irma Hidayana menilai, percakapan itu menunjukkan sifat sejumlah pejabat yang tidak bermoral di tengah krisis yang sedang dihadapi masyarakat.
“Ada kaitannya sama moral, ya. Mereka yang melakukan itu tidak bermoral semuanya dan tidak layak jadi pejabat yang menjadi leader, panutan masyarakat.
Mundur saja, lah, semuanya itu,” kata Irma dikutip Pikiran-rakyat.com dari video diskusi yang diunggah kanal Youtube Haris Azhar pada 28 Agustus 2021.
Irma juga mengatakan, pejabat seharusnya mendahulukan kepentingan masyarakatnya alih-alih memikirkan diri sendiri. {PR}
