Pimpinan bersama dengan pejabat KPK digelar di hotel bintang 5 yakni Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada 27 sampai 29 Oktober 2021. Acara ini mengundang kritik. Pukat UGM juga menilai rapat di hotel mewah dinilai tidak elok.
“Memang kalau dari sisi aturan barangkali ini tidak ada yang dilanggar, ya. Tetapi kalau dari sisi kepantasan, kelayakan, kewajaran mungkin ini bisa dipertanyakan kepada KPK,” kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.
Menurut Zaen, selama ini KPK menyebarkan nilai-nilai antikorupsi yang salah satunya adalah kesederhanaan.
Hidup sederhana itu sekaligus memberi contoh kepada kementerian, lembaga, dan daerah agar berlaku hidup sederhana. “KPK setiap saat mengampanyekan sikap hidup sederhana begitu, ya,” jelasnya.
Dengan menggelar raker di hotel mewah selama tiga hari, menjadi sebuah pertanyaan bagaimana konsistensi KPK akan hidup sederhana.
Zaen mengatakan kalau KPK saja melakukan praktik demikian, maka kementerian, lembaga, daerah, serta pejabat lainnya memiliki semacam preseden.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengaku tak kaget KPK menggelar raker di tempat sekelas hotel bintang 5. Sebab, ia menilai praktik macam ini sudah terlihat dicontohkan oleh pimpinan KPK Jilid V sejak awal menjabat.
“ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar Pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta,” kata Kurnia.
“Sebab, praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK,” sambung dia.
Kurnia mengatakan, praktik pemborosan ini bukan hanya terlihat dari kebijakan kelembagaan, tetapi juga dari figur pimpinan KPK.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan. “Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?” kata Novel.
Novel menyinggung soal penyerapan anggaran KPK yang rendah. Namun demikian, kata dia, hal tersebut tak menjadi pembenar membuat acara macam itu.
“Walaupun penyerapan anggaran masih rendah (katanya di bawah 40%), masak kemudian mau buat acara-acara begitu?” ujarnya.
Novel mengatakan itu tidak pantas. “Enggak pantaslah, KPK selama ini sebagai percontohan lho,” kata eks penyidik senior KPK itu.
Tanggapan KPK
Sekjen KPK, Cahya H Harefa, membenarkan soal adanya raker tersebut. Menurut dia, rapat dilakukan dalam rangka harmonisasi aturan usai pelantikan semua pegawai KPK menjadi ASN.
“Pascapelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut,” kata Cahya kepada wartawan.
“Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini,” kata dia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut satu alasan pemilihan Yogya sebagai lokasi raker adalah penyelamatan ekonomi nasional, salah satunya di sektor pariwisata.
“Pemerintah punya program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata. Saya kira Yogya menjadi salah satu tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami ketika kami memutuskan kegiatan itu dilakukan di Yogya,” kata Marwata. {TS}
