Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menunjukkan pentingnya praktik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bersinergi dalam menerapkan restorative justice.
Pertama, kata dia, masing-masing lembaga tersebut sering berjalan sendiri-sendiri dan tidak terhubung.
Kemudian, kata dia, faktanya banyak orang yang diseret ke pengadilan dan diperlakukan berdasarkan hitam putih hukum yang formal tanpa melihat pada masalah yang lebih substansi dan kepentingannya bagi masyarakat.
Selain itu, ketiga lembaga tersebut juga kerap tidak melihat kapasitas lembaga pemasyarakatan dan tidak melihat bahwa pembentukan sistem pemasyarakatan tersebut untuk memanusiakan manusia lagi atau merehabilitasi.
Kemudian juga, kata dia, ada hakim cenderung menjatuhkan hukuman badan atau penjara.
Hal tersebut disampaikannya dalam Keynote Speech pada Focus Group Discussion bertajuk “Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif” di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Kamis (4/11/2021).
“Jadi restoratifnya itu hanya ada di buku tapi di dalam praktik peradilan dari tiga lembaga itu sering tidak sinkron,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sudah bersepakat mempunyai satu sistem peradilan pidana terpadu yang disebut integrated criminal justice system.
Di dalam sistem yang terintegrasi tersebut, kata dia, ada beberapa sub sistem yang menunjang itu semua di mana masing-masing harus bertanggung jawab.
“Ini semua untuk menanggulangi tindak pidana di dalam masyarakat. Sehingga karena ada beberapa sub sistem peradilan yang disebut aparat penegak hukum maka efektifitasnya akan ditentukan oleh sinergisitas antara polisi, jaksa, dan hakim sehingga merupakan satu rangkaian,” kata Mahfud. {tribun}
