Jika tak mampu kendalikan mafia tanah, Sofyan Djalil dianggap tidak layak melanjutkan jabatan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Begitu yang disampaikan oleh salah satu Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Adhie M. Massardi usai mengikuti acara Dialog Pra Konferensi Nasional PNPK.
Yang bertajuk “Menghentikan Kejahatan Pejabat Kotor dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara” yang diselenggarakan di Cafe House of Arsonia, Jalan Pejompongan Raya, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu sore (15/12).
Adhie mengatakan, mafia di semua sektor terdiri dari pemasok, aparat keamanan, dan birokrasi. Sehingga, segala macam bentuk mafia, seperti mafia narkoba, judi termasuk tanah, komponennya selalu dari pelaku, aparat keamanan dan birokrasi.
“Birokrasi dalam pertanahan yang paling besar itu di kantornya Pak Sofyan Djalil. Jadi kalau mafia tanah masih marak, saya jamin 100 persen bahwa orang-orang di BPN itu terlibat. Tanpa keterlibatan orang-orang birokrasi di BPN itu, mustahil ada mafia,” ujar Adhie.
Sehingga kata Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini, persoalan mafia tanah merupakan tanggung jawab dari Sofyan Djalil.
“Kalau dia tidak bisa mengendalikan mafia tanah, berarti dia juga secara hukum terlibat karena melakukan pembiaran. Dan kalau itu terjadi berarti kan ya dia tidak layak lagi melanjutkan jabatannya di lembaga yang mengurusi, memiliki otoritas soal tanah di Indonesia,” pungkas Adhie. {rmol}
