Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) adalah badan PBB paling bergengsi karena punya beberapa keistimewaan, seperti pemberian sanksi militer ke negara anggota, otorisasi operasi militer, dan ikut menentukan penerimaan negara baru sebagai anggota. Berbeda dari badan lainnya, resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat.
“Karena berbagai keistimewaan ini, wajar jika negara-negara berambisi untuk menjadi anggota,” kata Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tamtowi Yahya, dalam keterangan beberapa saat lalu, Senin, (11/6/2018).
Hal ini disampaikan Tantowi menanggapi pandangan anggota Dewan Kehormatan DPP PAN, Dradjad H Wibowo, yang salah satunya mengingatkan posisi Indonesia yang jadi ATT DK PBB tak perlu dibikin heboh.
Tantowi mengakui beberapa tahun terakhir kampanye DK sedikit berlebihan. Banyak negara mengeluarkan banyak uang untuk kampanye dan melakukan beberapa pendekatan dengan antara lain mengundang para Menteri dan dubes di New York ke negara mereka untuk pertemuan atau liburan.
Tantowi pun menanggapi wacana pencalonan Indonesia yang ditenggarai Dradjad H Wibowo telah mengeluarkan banyak uang, bahkan ada pula yang bilang menyogok.
Tantowi yakin Indonesia melakukannya dengan sangat professional dan hati-hati. Uang yang digunakan pun sangat minimal sebagaimana terlihat dari anggaran Kemlu dan khususnya anggaran PTRI New York, yang tidak ada kenaikan khusus.
Sebagai mantan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR yang sekarang menjadi Duta Besar, Tantowi tahu persis tidak ada dana yang dianggarkan khusus uuntuk pencalonan di DK baik di DIPA Kemlu maupun di perwakilan.
Hal yang dilakukan adalah melalui beberapa utusan khusus, PTRI New York dan semua perwakilan di LN adalah kampanye door to door, kerja keras mendekati dan menjelaskan ke berbagai negara mengapa kita harus duduk sebagai anggota.
“Kita melihat upaya Maldives yang melakukan kampanye dengan uang justru fire back ke mereka. Mereka mendapat sponsor dari salah satu negara yang berkepentingan untuk mereka jadi anggota. Mereka sempat membawa beberapa Dubes di NY ke Maldives. Ini justru tidak sejalan semangat yang saat ini berkembang di NY,” ungkap Tantowi.
Tantowi melanjutkan sejak 2016, Indonesia selalu mengaitkan berbagai kegiatan dan pertemuan dengan upaya pencalonan di DK. Setiap Presiden, Wapres, Menlu atau menteri menteri lain melawat ke LN isu pencalonan di DK selalu disinggung.
Demikian juga DPR khususnya Komisi I dan BKSAP, yang setiap kali mereka kunjungan ke LN, dalam pertemuan dengan mitranya di parlemen, permohonan dukungan selalu disampaikan.
“Dalam rangka efisiensi, banyak kampanye yang kita lakukan bersama event lain seperti Indonesia African Forum sebagai contoh. Tujuan utamanya membuka pasar Afrika, kita berhasil tanda tangan kerjasama dan potensi kerja sama sekitar 1.3 milliar dolar AS. Saat yang sama kita mendapat dukungan tambahan negara-negara Afrika. Benar, ini bukan semata keberhasilan Kemlu tapi keberhasilan semua, berbagai komponen bangsa yang telah berjuang sejak 2016 lalu,” jelas Tantowi.
Karena begitu panjang dan beratnya perjuangan masuk DK PBB, sambung Tantowi, maka layaklah bila kemenangan ini diberitakan secara masif agar masyarakat tahu Indonesia saat ini berada di posisi strategis untuk ikut serta menciptakan dunia yang aman, damai, berkeadilan dan bebas dari rasa takut.
Meski selalu diancam veto 5 negara anggota tetap, tetap saja berjuang di dalam lebih efektif dan lebih bunyi dibanding teriak-teriak di luar. “Maka, ini menurut hemat kami yang harus dimaknai sebagai kemenangan,” demikian Tantowi.
