Konsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menolak bantuan pemerintah berupa uang tunai harus dibuktikan.
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat tegas menolak bantuan langsung tunai (BLT). Hal yang sama juga diharapkan dilakukan PDIP terhadap kepemimpinan Joko Widodo.
Saat ini, Presiden Jokowi akan mengeluarkan kebijakan BLT sebagai langkah di tengah kenaikan harga minyak goreng.
“Publik masih ingat Megawati menentang kebijakan BLT era SBY karena dianggap membuat mental rakyat jadi meminta-minta. Sekarang justru menjadi senjata Jokowi meringankan beban masyarakat,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Senin (4/4).
PDIP disarankan menggunakan hak interpelasi menolak BLT. Selain sebagai wujud konsistensi, penolakan juga untuk menunjukkan keberpihakan partai kepada rakyat kecil.
“Ini saatnya PDIP menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan melakukan hak interpelasi kepada pemerintah atas mahalnya harga makanan pokok dan adanya kebijakan BLT yang tidak mendidik rakyat,” pungkas Saiful. {rmol}
