Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah menyerang balik pernyataan yang dilontarkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
Bagi Fahri, Ali Ngabalin minim literasi sehingga menyebutkan #2019GantiPresiden adalah gerakan makar. “Ya memang Ali ini kurang membaca teori atau filsafat tentang kebebasan. Jadi kurang mengerti dia. Ya orang berpendapat boleh saja,” jelas Fahri, Selasa (28/8/2018).
Bagi Fahri, #2019GantiPresiden bisa diasosiasikan kepada proses Pemilihan Umum (Pemilu) di mana sudah diatur dalam UU dengan proses yang demokratis.
Tidak hanya yang ingin mengganti presiden, tentu ada juga yang hendak memilih presiden saat ini. “Maka semuanya legal, pendapat,” singkat Fahri Hamzah.
Berbeda dengan makar seperti yang disampaikan Ngabalin karena memiliki ketentuannya sendiri. Makar dalam alam demokrasi berarti menggalang kekuatan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan yang resmi.
“Yang bisa dibilang makar itu misalnya setelah dia mengatakan sesuatu, lalu dia mengumpulkan orang bersenjata, mau merebut instalasi pemerintah atau menyerang pemimpin negara. Itu makar,” tegas dia.
Sebelumnya Ngabalin menyebutkan, gerakan #2019GantiPresiden sama saja meminta presiden diganti per tanggal 1 Januari 2019. Narasi yang digunakan juga cenderung ingin menggulingkan pemerintahan. Narasi-narasi tersebut dinilainya tidak mendidik.
“Anda menggunakan tata cara, tidak beradab, punya peradaban rendah, tidak melatih publik dalam berdemokrasi padahal kita punya tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana orang berdemokrasi. Tanggal 17 April itu pemilihan presiden diatur dalam regulasi sebagai pemilihan presiden, bukan menggantikan presiden. Hati-hati,” kata Ngabalin.
