Didik Mukrianto: Warga Adukan Premanisme ke Presiden, Tamparan Keras Untuk Polri

Presiden Jokowi dalam kunkernya ke sejumlah pasar di Bogor menyerap aspirasi pedagang yang justru dipenjara karena menolak pungli preman. Jokowi sudah memerintahkan Kapolda Jabar menindaklanjuti laporan tersebut.

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat, Didik Mukrianto, mengaku miris mendengar keluhan warga tersebut. Sebagai mitra kerja Polri, Didik menilai itu tamparan bagi Korps Bhayangkara.

“Selain potret penegakan hukum oleh kepolisian yang dalam beberapa kasus belakangan ini cukup meresahkan publik, dalam kejadian di Bogor di mana masyarakat harus mengadu langsung kepada Presiden menjadi tamparan keras kepada kepolisian untuk segera melakukan evaluasi dan berbenah,” kata Didik saat dimintai tanggapan, Jumat (22/4).

Didik menegaskan isu tersebut harus segera disikapi oleh Polri. Jangan sampai masyarakat pesimistis untuk mengadu ke polisi. Atau bahkan yang lebih jauh lagi: masyarakat tidak percaya lagi kepada polisi.

“Dan menganggap percuma mengadu kepada polisi. Jika perasaan masyarakat sampai demikian, maka tidak mungkin Polri bisa optimal dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan, memberikan pengayoman, melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum,” urai Didik.

“Hati-hati, jangan salah mengartikan diamnya masyarakat selama ini karena puas atau bisa menerima keadaan. Tapi bisa bayangkan jika diamnya masyarakat karena rasa frustrasi. Jangan sampai suatu saat akan meledak dan susah dikendalikan. Hati-hati, itu hanya persoalan waktu,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Didik menekankan Polri harus segera mengambil langkah nyata untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat.

“Cegah dan berantas semua kejahatan termasuk premanisme dalam bentuk apa pun. Polri tidak boleh kalah sama kejahatan, tidak boleh kalah dari premanisme. Lindungi masyarakat dari premanisme,” tegas Didik.

Dalam kondisi seperti ini, Didik mengingatkan pemerintah juga harus peka dan segera tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan rakyatnya.

Menurut Didik, bisa jadi maraknya kejahatan termasuk premanisme ini sebagai dampak dari semakin sulitnya rakyat mengakses penghasilan, kemiskinan yang semakin tinggi, semakin banyaknya penyandang masalah sosial, dan semakin besarnya pengangguran.

“Jika kondisi dan fenomena demikian tidak segera diantisipasi dan dicarikan jalan keluar yang baik, maka berpotensi akan seperti fenomena gunung es yang tidak mudah diatasi,” pungkasnya. {kumparan}