Kebijakan menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO) tidak akan tidak efektif bila pemerintah tidak menyelesaikan persoalan mendasarnya.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, alih-alih menghentikan ekspor, Presiden Joko Widodo seharusnya mengambil kembali pabrik sawit dan penguasaan kebun sawit dari para pengusaha nakal dan pelaku pembakaran lahan untuk diserahkan kepada BUMN.
“Bagaimana mungkin pemerintah dapat mengendalikan stok, harga, dan distribusi minyak goreng jika ke semua elemen tersebut tidak dalam kendali pemerintah,” ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).
Karena menurut Satyo, stok, harga, dan distribusi minyak goreng saat ini dikendalikan oleh kartel. Sehingga menghentikan ekspor diyakini sulit berjalan efektif dalam menekan harga minyak goreng.
“Yang mesti dilakukan Jokowi adalah mengambil kembali pabrik kelapa sawit dan penguasaan kebun sawit oleh para pengusaha nakal dan pelaku pembakaran lahan dan diserahkan ke negara dan dikelola oleh BUMN,” pungkas Satyo. {rmol}
