Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menilai pemerintah perlu memprioritaskan program-program pembangunan kawasan perdesaan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan di desa-desa tertinggal, maka aspirasi masyarakat di desa harus menjadi perhatian,” ungkap Ibnu saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Penggunaan Dana Desa yang anggarannya setiap tahun bertambah juga harus efektif dan tepat sasaran. Politisi Golkar asal dapil Sulawesi Barat ini menuturkan, penggunaan Dana Desa yang efektif dapat mengoptimalkan sumber daya desa dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat perdesaan pun bisa meningkat.
Ibnu mengingatkan, program yang dimaksudkan harus sesuai kebutuhan desa, sebab tidak semua desa memiliki karakteristik yang sama.
“Ada beberapa desa yang butuh infrastruktur SDA seperti embung, sementara ada yang butuh permodalan Bumdes, pembinaan dan infrastruktur, khususnya di daerah yang menjadi tujuan transmigrasi. Jadi, penggunaan Dana Desa harus sesuai kebutuhan mendasar desa itu sendiri,” paparnya.
Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga perlu menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur lebih merata ke seluruh pelosok daerah, dapat menekan tingkat urbanisasi.
