DPP Partai Demokrat mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memotong masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 90 hari, dari sebelumya 120 hari.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa pertanyaan muncul bukan soal durasi waktu untuk parpol menyiapkan kampanye.
Tapi lebih jauh dari itu, masyarakat berhak tahu calon pemimpinnya kelak.
“Apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini, yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/5).
Herzaky berharap dalam setiap pengambilan keputusan mengenai teknis Pemilu 2024, KPU bisa mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Sebab, lanjut Koordinator Jurubicara Partai Demokrat ini, Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi rakyat sekaligus momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasinya, dengan memilih pemimpin nasional yang baru.
Karena itu, tahapan pemilu sebenarnya menjadi krusial. Khususnya tentang bagaimana tahapan pemilu bisa memberikan ruang kepada rakyat agar benar-benar dapat mengenal dan mengetahui, seperti apa sosok calon pemimpin nasional ke depannya.
“Apa visi misi, gagasan besar para calon pemimpin nasional, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik di negeri ini,” pungkasnya.(Sumber)
