Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan kebijakan yang berpotensi menyengsarakan rakyat.
Alih-alih membuat rakyat susah, Presiden Joko Widodo seharusnya meninggalkan legacy yang baik jelang berakhirnya masa jabatan kepala negara di 2024.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (20/8).
“Kebijakan yang memihak rakyat tentu lebih penting dibandingkan dengan opsi pembangunan lainnya di tahun politik dan akhir masa jabatan Presiden, agar pemerintahan Jokowi husnul khotimah,” kata Mulyanto.
Mulyanto menilai, keputusan pemerintah menaikan BBM bukan pada waktu yang tepat. Sebab, itu justru hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19.
Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengurai inflasi tahunan saat ini sudah mencapai 3,94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.
Oleh karenanya, kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan membuat inflasi melejit ke angka 7 atau 8 persen. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas.
“Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan,” tegasnya.(Sumber)
