Badan Pimpinan Pusat Gerakan Perempuan (BPP GP) Ormas MKGR yang dipimpin Adde Rosi Khoerunnisa menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 ttg Peraturan Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Acara ini kerjasama BPP GP Ormas MKGR dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain Adde Rosi, hadir pula selaku keynote speaker dan membuka acara Hj. Hetifah Sjaifudian (wakil ketua Komisi X DPR RI yang juga Anggota Dewan Pembina BPP GP Ormas MKGR), Fadjar Utomo (Staf Ahli Kemenpraf Bidang Manajemen Krisis) dan Sabartua Tampubolon (Direktur Regulasi Kemenpraf). Acara dihadiri para pelaku ekonomi kreatif, pelaku dan pengusaha pariwisata dan pengusaha UMKM dari Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kota Serang.
Dalam sambutannya, Adde Rosi menyampaikan acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Gerakan Perempuan Ormas MKGR dalam rangka menyambut even Presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali minggu depan dan dukungan terhadap pemerintah dalam menggelorakan sektor ekonomi kreatif sebagai pendapatan negara non migas.
“Kita bersyukur, per hari ini ekonomi kita telah tumbuh 5,6 %, dan ini merupakan pertumbuhan ke empat terbesar di dunia setelah India, Malaysia, dan Vietnam. Kontribusi sektor ekonomi kreatif sangat diharapakan sekali skrg dan ke depan menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional”, tutur anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu Adde Rosi menambahkan, sebagai Ormas Perempuan yang membina dan mendampingi banyak kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif pariwisata dan UMKM dari kalangan perempuan terutama di Banten, perlu memberikan pembekalan pengetahuan dan aturan mengenai ekonomi kreatif kpd para pelaku ekonomi kreatif, makanya sosialiasi PP Nomor 24 Tahun 2022 itu penting dilaksanakan oleh kami dengan bekerjasama dengan Kemenpraf.
Dalam keynote speakernya, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa ekonomi kreatif sangat dibutuhkan dalam persaingan global dan kontribusi kepada perekonomian nasional.
“Mengapa ekonomi kreatif dibutuhkan? Karena ekonomi ini memberikan dampak sosial dan kontribusi ekonomi yg luar biasa. Menunjukkan identitas sebuah bangsa yang besar yg kaya novasi & kreativitasnya. Di Indonesia terdapat 3 sub-sektor utama yaitu 41,7% Kuliner, 15,7% Kriya dan 18,% Fashion. Kegiatan Bimtek ini sangat relevan pesertanya perempuan karena ekonomi kreatif Indonesia didominasi oleh pekerja perempuan dengan jumlah pekerja mencapai 64,5%,” tuturnya.
Adapun Fadjar Utomo, dalam materinya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek yang dihadiri oleh para pelaku ekonomi kreatif di Banten ini merupakan salah satu rangkaian rantai nilai ekonomi kreatif, karena didalamnya ada berbagai aktivitas kreasi yg melahirkan sebuah produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi.
Sedangkan, Sabartua Tampubolon memaparkan bahwa dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 menjadi kunci jawaban terkait aksesibilitas dan fasilitas pembiayaan dunia usaha khususnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Fasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI).
Pemerintah kini memfasilitasi skema pembiayaan berbasis KI melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga keuangan Non Bank. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Berbasis KI Proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait KI produk ekraf, memiliki surat pencatatan atau sertifikaat KI. Sehingga, kegiatan pagi ini yang diinisiasi oleh BPP GP Ormas MKGR, menemui relevansinya. {golkarpedia}
