Percakapan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, yang meminta izin tempur kepada Presiden Jokowi untuk melawan oposan mendapat kecaman.
Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari menyesalkan pernyataan Benny yang dinilai merusak harmoni demokrasi. Ia pun meminta Benny Ramdhani untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala BP2MI.
“Jangan rusak harmoni demokrasi dengan pikiran picik, membahayakan, dan berpotensi untuk membenturkan masyarakat,” kata Fathul, saat dimintai tanggapan, Selasa (29/11).
“Sepatutnya mundur atau dicopot. Tidak layak pejabat publik memberikan pernyataan provokatif seperti itu,” tegas Fathul.
Menurutnya, sebagai pejabat publik, Benny Rhamdani tak seharusnya melontarkan pernyataan yang berpotensi melanggar hukum dan etis.
“Justru pernyataan Benny Rhamdani seperti itu yang perlu diproses dan didalami, apakah ada potensi pelanggaran hukum, etis, dan sebagainya, apalagi beliau pejabat publik, yang seharusnya justru menghadirkan suasana yang baik, bukan sebaliknya,” imbuh Fathul.
Lebih jauh, Fathul juga menyentil Jokowi. Sebagai Presiden, imbuhnya, seharusnya Jokowi lebih arif di masa akhir jabatannya.
“Fokus bekerja dengan baik, mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil, dan memberikan legacy dalam demokrasi,” tutur Fathul.
“Bukan sebaliknya membiarkan contoh perilaku yang berpotensi merusak demokrasi, yang dilakukan oknum tertentu langsung di depan mata beliau,” tandasnya.
Momen percakapan Benny dan Jokowi viral di media sosial. Dalam video, Jokowi bertemu dengan para ketum organisasi relawan sebelum acara Nusantara Bersatu dimulai di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11).
Jokowi tampak menyimak usulan yang diutarakan Benny.
“Kita ini pemenang Pak, Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus,” ujar Benny kepada Jokowi.
“Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur di lapangan, kita lebih banyak,” tuturnya.(Sumber)
