Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Kamis (3/7/2025), diwarnai ketegangan.
Perdebatan mewarnai jalannya forum yang seyogyanya membahas soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Anggota Komisi II, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, sangat menyayangkan pernyataan Gubernur Bobby yang dinilainya emosional saat pembahasan melebar ke isu eks Hak Guna Usaha (HGU). Deddy merasa dirinya seolah-olah dituding enggan membahas aspirasi kepala daerah terkait persoalan tersebut.
“Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam,” kata Deddy kepada wartawan seusai usai acara.
Anggota Fraksi PDIP ini mengaku tersinggung saat Gubernur Bobby menyarankan kepala daerah keluar dari forum jika isu itu tidak dibahas.
“Gimana sih, Gubernur kok baperan,” ujarnya.
Pernyataan Deddy dibenarkan anggota Komisi II DPR RI lainnya, Longki Djanggola dari Fraksi Partai Gerindra. Ia memastikan Komisi II tidak bermaksud menolak aspirasi dari para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut. Akan tetapi, pembahasan soal HGU PTPN II merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan kehadiran lintas lembaga.
“Harus ada forum khusus untuk membahasnya,” kata Longki.
Dalam rekaman percakapan saat forum berlangsung yang diperoleh wartawan, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan tim kunker, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa maksud dari rekannya Deddy Sitorus sebenarnya adalah untuk menyarankan pembahasan dilakukan dalam forum khusus yang melibatkan instansi terkait.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Tapi untuk persoalan eks HGU ini tentu butuh waktu dan forum yang lebih tepat. Kami bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait agar persoalan ini bisa tuntas,” kata Rifqinizamy.
Deddy Sitorus dalam rekaman percakapan itu juga ada menyampaikan agar dicari waktu lain untuk membahas persoalan eks HGU dalam forum tersebut.
“Karena tadi pimpinan mengatakan waktu kita cuma sampai pukul 13.00 WIB. Urusan itu panjang ceritanya, historikalnya panjang tidak mungkin kita bahas satu jam. Mohon Anda tidak plesetin. Jangan benturkan kami, karena (masalah ini) melibatkan banyak instansi lain,” sebutnya.(Sumber)
