Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jelek bagi negara. Hal itu menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berpandangan, wajar jika masyarakat mengkritisi apa yang disampaikan Menko Luhut tersebut. Akan tetapi, Arsul meminta masyarakat untuk memahami apa yang tersirat dari pernyataan Menko Luhut itu.
“Perlu juga kita memahaminya dari yang tersirat, bukan yang tersurat dalam ucapan LBP tersebut,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/12).
Waketum PPP ini mengatakan jika masyarakat memahami apa yang tersirat dari ucapan tersebut, ia berkeyakinan LBP bukan tidak setuju korupsi diberantas melainkan penindakan kasus korupsi seyogyanya lebih mengutamakan dari hasil penyelidikan atau case building.
“Kemudian ini menyentuh kasus-kasus besar dimana terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang secara langsung jumlahnya besar,” katanya,
Menurutnya, OTT yang dilakukan KPK selama ini didominasi oleh kasus suap yang tidak besar jumlah korupsinya.
“Jadi buat saya, Pak LBP sedang ingin mengatakan, jangan dihabiskan SDM penegak hukum yang ada untuk kasus-kasus OTT yang nilainya tidak wah, sementara banyak kasus-kasus korupsi yang kerugian negaranya besar namun tidak tertuntaskan dengan baik,” tutupnya.(Sumber)
