Pengurus Partai Perindo Nusa Tenggara Barat (NTB) ramai-ramai menyatakan diri mundur dan melakukan pembakaran terhadap baju Partai Perindo dan Kartu Tanda Anggota (KTA) masing-masing di Mataram, Jumat (10/2/2023).
Aksi tersebut merupakan buntut dari kekecewaan atas sikap yang diambil DPP Partai Perindo yang mencopot Athari Fathullah dari jabatan Ketua DPW Perindo NTB dan digantikan Khairul Rizal.
Dalam aksi bakar baju dan KTA Perindo tersebut turut hadir mantan Ketua DPW Perindo NTB Lalu Athari Fathullah, Sekretaris DPW Perindo NTB Abdul Madjid, Bendahara DPW Perindo NTB Zumroni, dan sejumlah pengurus lainnya.
“Berdasarkan SK yang ada sekarang, saya masih sekretaris. Saya berbicara atas nama partai dan pengurus. Saya secara resmi bersama kawan-kawan, sejak Jumat 8 Februari ini menyatakan diri keluar dari Partai Perindo,” kata Sekretaris DPW Perindo NTB Abdul Majid.
Pihaknya mengungkapkan sejumlah alasan mengapa mereka mengambil sikap demikian.
Abdul Majid mengatakan apa yang disampaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi saat bertemu beberapa waktu yang lalu.
“Perlu kami sampaikan alasan kenapa kami direposisi, kalau kata TGB kepada kami, mereka ingin mencari sosok ketua partai yang bisa berdiri sejajar dengan partai lain. Itu kata TGB,” terang Abdul Majid.
“Kalau dibahasakan nanti ditanya ke TGB apa maksudnya. Mungkin kami dianggap tidak layak dan tidak mampu,” sambungnya.
Abdul Majid secara pribadi menyampaikan alasan yang lebih rinci mengapa ia memilih hengkang dari Perindo.
Pertama, semangat inklusivitas dan terbuka untuk semua pihak yang selama ini digaungkan Partai Perindo dinilainya sama sekali tidak terbukti di NTB.
Kedua, kampanye menolak politik identitas yang sering disampaikan elite Partai Perindo sama sekali juga tidak terbukti di NTB.
“Itu hanya kampanye biasa, slogan kosong, itu yang membuat saya mengundurkan diri,” jelasnya.
“Alasan ini cukup kuat bagi saya. Kami bergabung dulu diajak Lalu Athari karena melihat visi misi Partai Perindo yang sangat besar,menolak politik identitas, inklusif, terbuka untuk semua kalangan. Tapi nyatanya tidak benar,” sambungnya.
Abdul Majid mengklaim dirinya selama ini mendapatkan pembatasan dengan alasan latar belakang organisasi.
“Ini dari teman-teman DPD melaporkan, ada kepengurusan baru yang dibuat oleh organisasi, ketuanya dari golongan mereka.”
“Ini kan ndak benar, ndak punya etika. Banyak laporan kepada kami, bahwa sturktur itu sudah jadi,” sambungnya.
Mewakili seluruh pengurus DPW Perindo NTB yang menyatakan diri keluar, Abdul Majid ingin menyampaikan bahwa mereka bukanlah buruh politik.
Pernyataan itu ia lontarkan lantaran gonjang-ganjing adanya pergantian berhembus tak lama setelah mereka berhasil membawa Partai Perindo NTB lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 14 Desember 2022 silam.
“Keringat kami belum kering untuk pekerjaan Verfak. Mereka yang ganti ini tidak pernah menbantu sama sekali. Tiba-tiba mau masuk setelah pekerjaan selesai. Itu ada etikanya?” terang Abdul Majid.
Ia mengaku, telah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melalui pesan singkat.
“Saya hanya ingin sampaikan ke Pak Ketua Umum bahwa keringat kami belum kering untuk memperjuangkan partai ini sehingga bisa lolos 100 persen di NTB tanpa ada campur tangan mereka-mereka yang menggantikan kami saat ini.”
“Harapan kami, cukuplah kami yang di DPW yang diganti, jangan teman-teman di DPD. Kasian mereka Pak Metum. Kami yang berjuang mereka yang menikmati,” tulis Abdul Majid kepada Ketua Umum Hary Tanoe.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang dihubungi TribunLombok memberikan komentar atas dinamika tersebut.
Secara spesifik, pendiri MNC Group itu tak ingin memberikan tanggapan ihwal adanya tindakan ‘pembakaran’ terhadap atribut partai.
Dirinya hanya mengungkapkan bahwa rotasi kepemimpinan dalam tubuh partai politik adalah hal yang sangat lazim terjadi.
Apalagi jika memang hal tersebut dibutuhkan untuk memperkuat bangunan infrastruktur partai politik.
“Saya tidak ada komentar untuk hal itu (pembakaran) karena pergantian pengurus di setiap organisasi adalah hal biasa, sepanjang tujuannya untuk membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik,” ungkap Hary Tanoe saat dikonfirmasi TribunLombok pada Sabtu (11/2/2023).
Lebih jauh, Hary Tanoe mempercayakan sepenuhnya Partai Perindo NTB kepada Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi yang merupakan tokoh asli NTB untuk mampu mengepakkan sayap partai menjadi lebih maju.
Selaku tokoh dengan basis sentral di NTB, Hary Tanoe yakin Ketua Umum PB NWDI itu akan mampu membawa Perindo NTB meraih capaian maksimal pada pemilu 2024 mendatang.
“Saya sangat yakin bahwa Partai Perindo di NTB akan jauh lebih maju di bawah kendali Bapak TGB M Zainul Majdi,” jelasnya.
Dirinya yakin Perindo NTB ke depan akan mampu lebih solid dalam menyongsong pemilu 2024.
Dinamika internal yang ada tentunya akan membangun konsolidasi partai yang jauh lebih kuat.
Ia menerangkan, ukuran maju tidaknya partai politik adalah perolehan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Saat ini, kata Hary Tanoe, Partai Perindo hanya memiliki 2 kursi DPRD Kabupaten/Kota, yaitu 1 kursi di Kota Bima dan 1 kursi di Kabupaten Lombok Barat, dari total 385 kursi di semua Kabupaten/Kota di NTB.
Sedangkan jumlah kursi di DPRD Provinsi sejumlah 65 kursi, Partai Perindo tidak memiliki kursi sama sekali.
Untuk mendongkrak raihan kursi Partai Perindo NTB pada pemilu 2024 mendatang, sosok TGB bersama kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Khairul Rizal dilihatkan akan dapat menjadikan partainya lebih unggul.
“Saya yakin di pemilu 2024 nanti, Bapak TGB M. Zainul Majdi mampu membawa Partai Perindo di NTB memperoleh kursi dua digit di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” terangnya.(Sumber)
