Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritik pernyataan Presiden Jokowi soal dia tak masalah bicara politik selama KPU belum menentukan capres-cawapres. Menurutnya, Jokowi tak netral.
“Kalau Pak Jokowi bilang akan diam setelah penetapan KPU, tolong baca PKPU. Yang jelas, disebut tahapan pemilu termasuk pilpres wajib dilaksanakan 20 bulan sebelum pencoblosan. Karena itu presiden enggak bisa katakan akan diam setelah penetapan KPU, sama aja beliau enggak paham tahapan,” kata Denny Indrayana secara virtual dalam diskusi bersama akademisi di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/5).
“Tahapan pilpres sudah berjalan hampir 1 tahun. Kalau Presiden ikut tentukan koalisi, paslon, sudah keluar jadi prinsip wasit pilpres yang harusnya adil netral,” ungkap mantan Wamenkum ini.
Denny meyakini ada 10 hal yang menunjukkan Jokowi cawe-cawe atau ikut campur soal Pilpres 2024. Di antaranya yakni adanya upaya menunda pemilu, masa jabatan jadi 3 periode, hingga menggunakan instrumen hukum.
Lainnya yakni terlihat dari sikap Jokowi yang membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko dengan Peninjauan Kembali (PK). Menurut Denny, seharusnya Jokowi bisa menghentikan manuver Moeldoko yang mencederai sistem parpol tersebut.
Sehingga ia yakin ini dilakukan agar hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dapat maju di pilpres, sementara Anies Baswedan gagal nyalon karena tak cukup partai pengusung.
“Jubir Istana katakan Jokowi tidak setuju, harusnya kalau enggak setuju harusnya diambil langkah tegas, karena ini rusak hubungan beliau dengan SBY. Tidak ada dasar di Partai Demokrat, Moeldoko jadi ketum. Karena kalau PD diambil Moeldoko tiketnya enggak lagi ke Anies, tapi geser ke yang lain,” ungkap Denny.
“Kalau dikatakan Pak Jokowi nggak cawe-cawe, sodorkan aja soal Moeldoko ini. Pak, kenapa Bapak diamkan Moeldoko. Kalau jawaban beliau, itu hak politik Moeldoko… Pak, ini mencuri, Pak. Kalau ada orang ambil hape saya, apa itu hak dia? Itu mencuri, bukan hak politik,” ujar dia.
Pernyataan Jokowi
Presiden Jokowi sebelumnya merespons anggapan terlalu jauh mencampuri urusan pilpres hingga mengumpulkan parpol koalisi di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/4).
Jokowi menepis dianggap cawe-cawe dalam penentuan koalisi dan capres. Menurutnya, dia hanya berdiskusi dengan partai politik.
“Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” kata politikus PDIP itu.
“Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, baru saya (ngasih tunjuk gestur tangan ke depan tanda diam) gitu,” ujar Jokowi.(Sumber)
