Dada rakyat sesak. Para aktivis sudah gerah. Partai politik geram. Kondisi Indonesia makin “gila”. “Kegilaan” hukum mengancam demokrasi.
“Kegilaan” hukum telah dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perpanjangan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan mengangkat Komisioner KPK oleh DPR diamputasi oleh MK.
“Kegilaan” hukum kedua bila ini benar. Lagi-lagi MK mengambil kewenangan DPR tentang sistem pemilihan umum anggota legislatif. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai.
Ini yang sedang ditunggu-tunggu. “Kegilaan” hukum yang ketiga. Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko.
Keputusan MA ini sedang ditunggu publik. MA memenangkan Moeldoko otomatis Partai Demokrat berhasil dibegal. Anies Rasyid Baswedan terjegal. Lantaran Partai NasDem dan PKS belum memenuhi ambang batas persyaratan minimal pencalonan presiden dan wakil presiden.
Inilah potensi bakal terjadinya people power. Momentum yang ditunggu rakyat terbuka lebar. Momentum itu sudah di depan mata.
“Kegilaan” hukum. Abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Memperalat lembaga peradilan untuk melanggengkan kekuasaan. Lebih parah dari orde baru.
KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) pada masa orde baru hanya berkutat dari kalangan elit tertentu. Era rezim sekarang lebih terstruktur, sistematis dan masif. KKN dilakukan di semua lini. Korupsi dan kolusi tentang dugaan keterlibatan elit PDIP dan Gerindra di kasus BTS 4G. Nepotisme anak dan mantu presiden.
Kembali tentang pembegalan dan penjegalan. Ini sejalan dengan pernyataan Jusuf Wanandi alias Liem Bian Kie di Kompas TV baru-baru ini. Salahsatu pendiri Center For Strategic and International Studies (CSIS). CSIS dikenal sebagai lembaga think thank pro China, anti Islam dan anti pribumi. Jusuf Wanandi menyebut Pilpres 2024 mendatang sebaiknya diikuti oleh dua nama capres. Dua nama itu tentu saja tanpa nama Anies Rasyid Baswedan.
Menurut Jusuf Wanandi, ada koalisi kuat yang bakal mencegah jika ada lebih dari tiga paslon dalam Pilpres 2024. “Koalisi pemerintah akan berupaya mencegah tiga paslon,” kata Liem Ban Kie seperti dikutip dari Kompas TV.
Upaya pembegalan Partai Demokrat dan penjegalan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden berpotensi besar bakal terjadinya krisis politik. Reformasi jilid dua.
Empat kekuatan rakyat bertemu.
Pertama, Kekuatan partai politik yang direpresentasikan oleh Partai Demokrat, NasDem dan PKS. SBY, Surya Paloh dan Habib Salim Segaf al-Jufri diperkirakan akan “turun gunung”. SBY sendiri seperti dikutip dari tempo.co (28/5/2023) mengatakan, “Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional.”
Kedua, kekuatan massa yang direpresentasikan oleh besarnya dukungan rakyat terhadap Anies Rasyid Baswedan. Tak menutup kemungkinan Imam Besar Habib Rizieq Syihab akan turun kembali memimpin massa seperti yang terjadi pada tahun 2016 silam. Aksi Bela Islam berjilid-jilid.
Ketiga, tentara dan polisi merah putih. Banyak di kalangan tentara dan polisi aktif sudah gerah dengan kondisi Indonesia hari ini. Ditambah lagi beberapa jenderal purnawirawan yang selama ini dikenal kritis dengan rezim Jokowi seperti Panglima TNI 2015-2017, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Keempat, kekuatan oposisi yang selama ini amat kritis dengan rezim Jokowi. Mereka terdiri dari beberapa ekonom seperti Rizal Ramli dan Anthony Budiawan. Termasuk para veteran politik yang menghendaki perubahan.
Kita tunggu putusan MA. MA salah putus. Rezim Jokowi terputus. Indonesia dalam ancaman krisis politik. Reformasi jilid dua.
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 9 Dzulqa’dah 1444/29 Mei 2023
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
