Presiden Jokowi bermanuver untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinannya jelang Pilpres 2024. Jokowi dinilai terlibat di balik skenario koalisi parpol hingga menggiring opini masyarakat soal pemimpin ideal yang layak maju capres alias endorse.
Peran Jokowi itu bahkan diakui oleh sejumlah pimpinan parpol. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di antaranya, mengakui bahwa Jokowi punya andil sehingga koalisi partainya dan Gerindra terbentuk.
Namun manuver Jokowi menuai kritik dari sejumlah pihak karena dinilai tak netral dan berbahaya bagi demokrasi. Jokowi sempat membantah dirinya ikut campur soal pilpres, namun teranyar mengakui dirinya ‘cawe-cawe’ demi negara.
Berikut rangkuman fakta soal Jokowi terkait cawe-cawe di Pilpres dirangkum, Selasa (30/5):
1. Nasihat JK: Jokowi Jangan Terlibat Pilpres
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) memantau manuver Jokowi yang cawe-cawe urusan Pilpres 2024. JK meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam politik.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” kata JK kepada wartawan di kediamannya, Jakarta, Sabtu (6/5) malam.
Dia juga menyinggung soal pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah di istana yang tidak dihadiri NasDem. Dia menilai, jika pertemuan itu membahas pembangunan, seharusnya NasDem ikut diundang.
“Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi, sebagai, kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa tu wajar saja,” terang JK
“Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,” tandasnya.
2. Denny Indrayana Ungkap 10 Manuver Cawe-cawe Pilpres
Guru besar hukum tata negara, Denny Indrayana, ikut menilai pertemuan Jokowi dengan ketum-ketum parpol koalisi pemerintah di Istana, pada Selasa (3/5), adalah salah satu bukti cawe-cawe jelang pilpres. Ia menegaskan, Jokowi seharusnya netral.
Ada sekitar 9 manuver lain yang dituding Denny. Mulai dari upaya penundaan pemilu, penggunaan KPK sebagai alat menjatuhkan lawan, mengatur ketum parpol, hingga menjegal Anies Baswedan maju “pilpres dengan membiarkan manuver Moeldoko merebut Partai Demokrat.
“Tapi kalau dukungnya beri pengaruh, kewenangan bahkan coba jegal calon enggak boleh. Prinsip dasar presiden sebagai kepala negara harus netral. Gimana rakyat bisa milih kalau sejak awal ada yang diupayakan nggak bisa maju?” dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/6).
Selain Denny, manuver Jokowi juga dikritik pihak lain. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kehadiran Jokowi dalam acara relawan jelang pilpres.
Ia tak masalah Presiden Jokowi memiliki pilihan politiknya sendiri terkait Pilpres 2024. Namun, pemimpin partai yang mendukung Anies Baswedan maju capres itu mempersoalkan apabila pilihan Jokowi itu berdampak pada dukungan calon lainnya.
“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan tapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang di-support, tapi ada juga yang nggak boleh maju, nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu,” kata AHY di Kantor KPU.
3. Jokowi Bantah Cawe-cawe Capres
Presiden Jokowi merespons anggapan terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres hingga mengumpulkan parpol koalisi di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/4).
Jokowi menepis dianggap cawe-cawe dalam penentuan koalisi dan capres. Menurutnya, dia hanya berdiskusi dengan partai politik.
“Cawe-cawe? He..he.. Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,”
– Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan urusan penetapan dan mengusung capres-cawapres adalah kewenangan partai atau gabungan partai, sesuai ketentuan UU Pemilu.
“Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada,” kata politikus PDIP itu.
“Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” imbuh dia.
4. Akui Cawe-cawe Capres, Jokowi Sebut Demi Negara
Teranyar, Jokowi tak ragu blak-blakan bahwa dirinya memang cawe-cawe soal capres. Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan.
Usai pertemuan, Wapemred Kompas Yogi Nugraha mengatakan Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Namun katanya, terkait kepentingan negara.
“Ada lebih dari 7 kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres. Tadi mengatakan begini ‘pemimpin di tahun 2024, 2029, dan 2034 itu sangat krusial. Untuk mewujudkan 13 tahun’,” kata dia.
Saat ditanya siapa capres yang didukung, Jokowi tak menjawab nama tapi dia menyebut harus cawe-cawe demi kepentingan negara.
“Ya saya untuk hal ini, (ini konteksnya untuk 13 tahun momentum ya) saya harus cawe-cawe, karena untuk kepentingan negara,” katanya menirukan Jokowi.
“Dia menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan abuse of power sebagai seorang presiden, ‘saya tidak akan menggunakan aparat’,” tambah Yogi.
Pemred TvOne Karni Ilyas juga mengatakan hal serupa, bahas cawe-cawe secara normatif untuk kepentingan negara.
“Ya dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” tutur Karni.
“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” tutupnya.
Berikut penjelasan Istana soal Presiden Jokowi cawe-cawe:
Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.
Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll
Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.
Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.
Terkait pilihan rakyat:
Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat
Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.(Sumber)
