Partai Nasdem mulai secara terbuka menyerang Presiden Joko Widodo. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, banyak suara kekhawatiran seusai Presiden Jokowi yang mengaku cawe-cawe atau ikut campur.
Nasdem mengingatkan, jangan sampai kekhawatiran banyak pihak itu benar dan memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan negara tersebut.
“Tidak lantas abuse of power. Nah, catat itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback,” ujar Sugeng di kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, kemarin.
Partai Nasdem yang saat ini masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi mengeklaim masih berpikir positif terkait cawe-cawe Jokowi. Sugeng berharap, ikut campur Jokowi memang dalam rangka kepentingan bangsa, seperti pemulihan ekonomi dan terselenggaranya Pemilu 2024 yang baik.
Namun, hubungan Nasdem dengan Jokowi merenggang sejak mantan menkominfo Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Mantan sekjen Partai Nasdem tersebut ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dan kini telah ditahan. Di sisi lain, sikap Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pun menjadi rangkaian merenggangnya hubungan Jokowi dengan Nasdem.
Indonesia, Sugeng melanjutkan, harus mampu menghadirkan demokrasi yang benar-benar dilaksanakan secara substansial dan konstitusional. Bukan semata-mata demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada mekanismenya saja.
“Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya pencalegan pencapresan biar gagasan yang beradu di permukaan. Pak Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan, nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas mem-breakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya,” ujar Sugeng.
Namun, kata Sugeng, jika ikut campurnya Jokowi terkait Pemilu 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi. “Bayangkan kalau presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita,” ujar Sugeng.
Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait Pilpres 2024, melainkan juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia. Sugeng mengeklaim, banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.
“Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik dia harus netral,” ujar ketua Komisi VII DPR itu.
Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, harus netral.SUGENG SUPARWOTO, Ketua DPP Nasdem
Pernyataan tegas sebelumnya disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan para pimpinan media nasional. Jokowi menjawab suara yang selama ini menilainya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik.
“Untuk negara, saya cawe-cawe,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023). Ia pun menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif.
Dirinya mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Jokowi juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis. Termasuk dalam urusan mengundang para pimpinan parpol, dia menegaskan, sebagai upaya untuk memastikan negara ini tetap berjalan baik di masa mendatang.
Hal yang disampaikannya dalam pertemuan dengan para pimpinan parpol, kata Jokowi, adalah soal kesempatan emas Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. “Tiga belas tahun ke depan sangat menentukan,” ujar Jokowi menegaskan.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menilai, cawe-cawe Presiden Jokowi memang seharusnya dilakukan. Sebab, cawe-cawe itu dalam rangka memastikan Pemilu 2024 berlangsung baik.
Ia memiliki tiga pandangan terkait maksud cawe-cawe Jokowi. Pertama adalah memastikan Pemilu 2024 berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Untuk itu kan perlu dijamin keamanan, perlu dijamin juga proses berlangsungnya itu berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak ada merasa terintimidasi,” ujar Eriko.
Kedua, Jokowi ingin menjamin bahwa proses transisi kepada siapapun penerusnya berjalan dengan baik. Terakhir, Jokowi ingin presiden berikutnya terpilih lewat proses demokrasi yang baik.
“Tidak lagi misalnya ada, katakan karena soal isu-isu yang berkembang atau hoaks atau apa pun itu, tapi bahwa presiden nanti yang terpilih atau partai atau caleg yang terpilih itu benar-benar kehendak rakyat. Beliau ingin menjamin itu,” ujarnya.
Tentu setiap elemen memiliki tanggapannya sendiri soal cawe-cawe yang dilakukan Jokowi. Namun, dia memastikan, ikut campur Presiden Jokowi tidak keluar dari ketiga hal yang sudah diungkapkannya itu.
“Hanya tiga itu kok yang beliau inginkan, proses ini berjalan dengan baik. Rakyatlah yang menjadi panglima dan yang terpilih menjadi yang terbaik dan proses transisi bisa berjalan dengan baik,” ujar Eriko.(Sumber)