Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono menyampaikan tiga rekomendasi dalam Rakernas yang digelar di Rumah Besar DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Minggu (04/06).
Rekomendasi pertama yang dipaparkan oleh Agung Laksono adalah terkait dengan fokus Partai Golkar untuk mendukung sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Terkait hal ini, Agung Laksono berpendapat bahwa persoalan sistem Pemilu sudah pernah disidangkan oleh MK jika kemudian ada hasil putusan berbeda, maka MK inkonstitusional dalam mengeluarkan putusan.
“DPP Partai Golkar harus memperhatikan putusan MK soal sistem Pemilu. Ini harus disikapi secara serius. Partai Golkar harus habis-habisan mendukung sistem proporsional terbuka,” tegas Agung Laksono dalam pandangannya sebagaimana dikutip redaksi Golkarpedia.
Rekomendasi kedua yang dihadirkan oleh Dewan Pakar DPP Partai Golkar berkenaan dengan gerak langkah para fungsionaris dalam upaya mengambil hati rakyat. Tentu ini dilakukan demi kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.
“Kedua, saya mewakili Dewan Pakar DPP Partai Golkar meminta para fungsionaris semakin intens mendekati rakyat. Kolaborasi positif antar Caleg juga harus dilakukan. Supaya suara Partai Golkar bisa menjangkau berbagai teritori,” ungkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
Rekomendasi ketiga yang dikeluarkan oleh Dewan Pakar DPP Partai Golkar adalah berkenaan dengan keberadaan BSNPG (Badan Saksi Nasional Partai Golkar) yang menurut Agung Laksono merupakan institusi ujung tombak dari kemenangan Partai Golkar.
“Ketiga kami meminta DPP Partai Golkar memastikan dan menghadirkan saksi kompeten di tiap TPS. Dewan Pakar juga meminta DPP menyediakan anggaran untuk para saksi di TPS,” ucap Agung Laksono tegas. {golkarpedia}
