Komisi III DPR mengkritik rencana renovasi ruang kerja anggota DPD senilai Rp 14 miliar dan renovasi toilet DPD Rp 4 miliar lebih. Sekjen DPD Rahman Hadi mengatakan anggaran perbaikan ruang anggota miliar sudah dibahas tahun lalu dan disetujui.
“Sebagaimana diketahui gedung DPR itu adalah gedung MPR dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan di 2004, sampai hari ini ruang kerja Bapak Ibu anggota itu belum pernah tersentuh renovasi apa pun,” ucap Rahmad di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (8/6).
Menurutnya, usulan renovasi sudah diusulkan sejak tahun 2019 bersamaan dengan renovasi ruang kerja anggota DPR RI. Tapi 2020 dan 2021 ada pandemi sehingga ada pemotongan anggaran.
“2022 kami usulkan kembali dan akan dilaksanakan di tahun 2023,” tuturnya.
Rahman menjelaskan renovasi untuk 34 Sekretariat Provinsi dan 136 ruang kerja anggota senilai Rp 14 miliar. Artinya kurang lebih satu ruangan itu sekitar Rp 50 juta.
“Dan ini dilakukan melalui sebuah analisis daripada PU tentang ketentuan besaran harganya PUPR melalui Dirjen Cipta Karya dan Bappenas, serta Dirjen Anggaran melihat langsung ruang kerja anggota. Kemudian diadakan kalkulasi perhitungan maka muncullah Rp 14 M itu,” bebernya.
Terkait renovasi toilet, dilakukan di Gedung A dan B yang masing-masing 4 lantai. Renovasi itu juga berdasarkan analisa PU yang disetujui Bappenas disetujui.
“Saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggara yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023,” pungkasnya.(Sumber)
