Internal Partai Golkar kembali diterpa polemik, rumor bahwa Airlangga ingin melanjutkan kepengurusan tanpa melalui Munas (Musyawarah Nasional) sebagai forum tertinggi di partai beringin semakin santer.
Sebelumnya diberitakan bahwa Airlangga Hartarto bakal melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Golkar sampai 2024.
“Kalau jadi ketum golkar saya tentunya PR belum selesai jadi kita lanjutkan,” kata Airlangga usai menghadiri Halal Bihalal di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (14/6/2019). Dilansir dari detikcom.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum PP AMPG, Abdul Aziz mempersilakan apabila Airlangga ingin melanjutkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar namun tentu harus melalui mekanisme yang ada.
“Silahkan saja apabila Pak Airlangga ingin melanjutkan posisinya sebagai Ketua Umum, namun sebagai kader saya mengingatkan satu-satunya mekanisme pemilihan Ketua Umum hanya dapat dilakukan lewat Munas” paparnya.
“Saya mendengar Pak Airlangga malah memobilisasi dukungan dengan mengumpulkan Ketua DPD I dan DPD II untuk mendeklarasikan dukungan bagi dirinya, malu lah, seharusnya introspeksi dan estafet kepemimpinan kepada yang lebih kompeten, Golkar tidak kekurangan figur kompeten kok” sambung Aziz.
“Saya juga mendengar menurut para ketua DPD II yang hadir di acara halal bilhalal Golkar Jawa Barat tersebut, ngototnya Airlangga maju kembali menjadi ketua umum Golkar karena dia mengincar kursi Capres pada 2024 setelah kemarin gagal mejadi cawapres, ini kan lucu, sudah bikin Golkar terpuruk kok malah mimpi jadi Capres”.
Aziz menambahkan ada kekhawatiran para pengurus Golkar di daerah bahwa seperti terindikasi segelintir elit di DPP untuk mempertahankan kepemimpinan Airlangga tanpa melewati mekanisme semestinya, yaitu Munas itu sendiri.
“Ya wajarlah khawatir, kalau kita runut kembali terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar saat itu juga sudah menuai perdebatan karena hanya diputuskan lewat Rapat Pleno, dan dikemas lewat rapimnas dan munaslub”.
“Jadi apabila indikasi mempertahankan kekuasaan dengan cara cara yang tidak sesuai mekanisme tersebut benar adanya, ya sangat memalukan untuk Partai sekaliber Partai Golkar yang notabene adalah laboraturium dan garda demokrasi kita”.
Aziz kembali meminta agar tahapan kewajiban partai harus segera dilakukan demi mendorong konsolidasi partai.
“Sebaiknya DPP segera menyelenggarakan rapat Pleno dan Rapimnas, agar Partai Golkar segera menggelar Munas, supaya evaluasi dan pertanggung jawaban Airlangga atas terpuruknya partai lekas segera terkonsolidasi” tutup Aziz.
