Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menyentil panitia penyelenggara Indonesia Terbuka 2019 terkait rekomendasi izin keramaian. PP PBSI mengaku sudah sesuai regulasi.
Indonesia Terbuka akan dimulai di Istora, Senayan, 16-21 Juli. Turnamen BWF World Tour super 1000 itu akan mempertandingkan laga pebulutangkis papan atas dengan hadiah besar.
Sejauh ini, persiapan terus dilakukan termasuk menyelesaikan izin keramaian penyelenggaraan. Berkaitan dengan itu, BOPI menegur panpel Indonesia Terbuka untuk lebih dulu meminta rekomendasi kepada mereka.
Hal tersebut menyesuaikan dengan tugas dan fungsi BOPI sebagai pembantu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
Tapi, selama ini panpel Indonesia Terbuka tak melakukannya. Setali tiga uang, kepengurusan BOPI sejak dibentuk tak pernah menjemput bola untuk mengkomunikasikan hal tersebut.
Sekretaris Jenderal PP PBSI, Achmad Budiharto, bilang, selama ini, mereka menjalankan sesuai aturan yang berlaku dalam hal perizinan keramaian. Bedanya, rekomendasi bukan kepada BOPI tapi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Ya, pertama kami pasti minta rekomendasi untuk kegiatan kami. Setelah mendapat rekomendasi dari KONI, baru minta izin keramaian ke kepolisian,” kata Budiharto dikutip dari detikSport, Kamis (13/6/2019).
“Kami tak pernah minta ke BOPI. Tidak pernah dari awal,” dia menambahkan.
“Sementara ini kami tak ada kesulitan pengurusan perizinan karena kami perizinan hubungannya dengan aparat keamanan. Aparat keamanan hanya minta rekomendasi dari KONI. Tak ada dari BOPI. Dari dulu itu,” ujar dia.
Lagipula, kata Budiharto, dirinya belum melihat urgensi pihaknya dengan BOPI terkait penyelenggaraan Indonesia Terbuka. Apalagi soal kekhawatiran penyelewengan visa atlet yang dikeluarkan visa turis bukan visa kerja.
“Saya belum melihat urgensi BOPI dengan event kita. Saya belum lihat itu. Saya tak terlalu paham BOPI sebetulnya mengurus apa dan kontribusinya terhadap itu apa,” katanya.
“Kalau PBSI, BWF, sudah ada satu mekanismenya. Visa yang dikeluarkan bukan visa turis tapi visa bertanding. Sama seperti kami ke luar negeri (bertanding) kami pasti minta undangan dulu yang buat hajatan (turnamen). Jadi pengurusan visa atlet yang dikeluarkan visa bertanding bukan visa turis,” dia menjelaskan.
“PBSI sudah mengikuti internasional. BWF juga mengatur itu. Kalaupun ada perpajakan di tempat ya kami bayar,” kata Budi.
Dia sekaligus mempertegas, rekomendasi dari KONI sudah keluar dan pihaknya tinggal menunggu izin keramaian dari kepolisian.
“Ini kan sebetulnya biasanya cepat tapi ini masih di-pending karena kaitannya dengan Pemilu. Tapi, secara prinsip tak ada masalah,” Budiharto menegaskan. [detik]
