Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket. Karena, partai berlogo kepala banteng itu akan dinilai publik tidak bisa mendidik kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan.
Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi rencana PDIP yang akan melakukan hak angket terkait pelaksanaan Pilpres 2024, namun masih ada kader PDIP yang berada di pemerintahan Joko Widodo.
“PDIP akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket, karena partai ini akan dinilai oleh publik tidak mampu mendidik kader-kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan,” kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika komunikasi di internal PDIP berjalan dengan baik, maka tidak perlu hak angket.
“Ini kan seperti ada semacam komunikasi yang terputus dan terkesan ada ego sektoral yang besar dalam tubuh PDIP,” tutur Saiful.
Di mana kata Saiful, PDIP tidak mampu menyelesaikan masalah internalnya, sehingga puncaknya seperti saat ini. Padahal, Jokowi terbuka dengan semua, jika saja Megawati mau menurunkan egonya, maka tidak akan terjadi seperti saat ini.
“Kini bola panas berada di PDIP, jika PDIP tidak jelas dalam langkah politiknya, maka bukan tidak mungkin PDIP makin terpuruk ke depannya,” pungkas Saiful.(Sumber)
