Jawa Barat jadi sorotan. Satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. Publik curiga. Maklum, Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Ada 35.714.901 pemilih dengan 140.457 titik tempat pemungutan suara (TPS).
Pada Pemilu 2014 partisipasi pemilih di Jawa Barat mencapai 71,3 persen. Warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 di Jawa Barat mencapai 9.568.358 orang.
Tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat meningkat di Pemilu 2019, yaitu 82,58 persen atau 5,79juta warga Jawa Barat golput. Angka ini melebihi tingkat partisipasi pemilih nasional 77,5 persen.
Gayung bersambut. Kemarin di beberapa media Ketua KPU, Hasyim Asy’ari mengaku heran lantaran rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan lambat.
Ia menyebut semua provinsi di Pulau Jawa telah melaksanakan rekapitulasi nasional, kecuali Jawa Barat.
“Mohon maaf, Jawa Barat ini baru kali ini klasternya ikut klaster Papua. Padahal KPU KPU Jawa lain sudah selesai semua. Ini kan penting jadi perhatian,” sebut Hasyim dalam rapat rekapitulasi nasional di KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2024).
Lambannya KPU Jawa Barat memperkuat kecurigaan publik selama ini. Pasti ada apa-apanya dengan KPU Jawa Barat. Jangan-jangan KPU Jawa Barat sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperkuat dugaan pengaturan perhitungan suara baik Pilpres maupun Pileg.
Lagi-lagi, jangan-jangan ada rekayasa pembuatan C1 plano aspal, asli tapi palsu. Jangan-jangan pula sedang ada operasi senyap untuk memperkuat argumentasi bersengketa di Mahkamah Konstitusi dengan mengumpulkan C1 plano asli tapi palsu karena anomali suara tadi.
Suara-suara ini kerap kali kita dengar pada saat pemilihan umum diselenggarakan. Misalnya soal, “Boleh saja Anda menang perhitungan suara tapi kamilah yang menghitung suara,” ungkap seseorang yang tak mau disebut namanya.
Publik mencurigai lambannya KPU Jawa Barat untuk mengatur skor perhitungan suara. Mengingat Jawa Barat di Pemilu 2024 memiliki jumlah pemilih dan sebaran TPS terbanyak di Indonesia serta angka golput jutaan orang untuk di ‘olah’ jadi suara Pilpres dan Pileg. Ujung-ujungnya tingkat partisipasi pemilih Jawa Barat di Pemilu 2024 pecah rekor, 90 persen.
Ini memperkuat kecurigaan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Kertas suaranya dicoblos. Apalagi banyak pihak menyebut kertas suara sudah tercoblos duluan terutama di beberapa titik yang dinilai rawan.
Misalnya di salahsatu daerah pemilihan Jawa Barat. Saat warga masih bisa mengakses situs pemilu2024.kpu.go.id perolehan suara Pilpres dan Pileg masih bisa terpantau.
Ada calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak tidak lolos ke Senayan, DPR RI. Tiba-tiba perolehan suara nomor tiga dari salahsatu partai pendukung pasangan calon nomor 02 menjadi suara terbanyak di partainya. Otomatis calon anggota legislatif yang semula diprediksi tidak lolos menjadi lolos.
Anomali suara inilah yang dicurigai adanya permainan perhitungan suara di KPU Jawa Barat setelah sistem informasi rekapitulasi (sirekap) dihentikan tayangan real count oleh KPU sejak 5 Maret 2024.
Tidak logis kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Suara Jokowi dan suara Prabowo bulat memilih Prabowo-Gibran.
Padahal, banyak pemilih Prabowo di Pilpres 2019 memilih Anies-Muhaimin. Demikian pula dengan pemilih Jokowi di Pilpres 2019 beralih memilih Ganjar-Mahfud. Pemilih PDIP benar-benar tak dianggap.
Keanehan-keanehan inilah yang harus diungkap oleh hak angket DPR dan gugatan pasangan calon 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi terutama menyikapi lambannya KPU Jawa Barat menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024.
Jangan biarkan KPU Jawa Barat mempermainkan suara rakyat untuk kepentingan pasangan calon tertentu dan partai yang terafiliasi dengan pasangan calon tersebut.
Bandung, 6 Ramadhan 1445/17 Maret 2024
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
