News  

Ganjar Tolak Tawaran Jadi Menteri Prabowo, Pilih ‘Check and Balance’ di Luar Pemerintahan

Capres 03 Ganjar Pranowo memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto periode 2024-2029 mendatang. Dia mengatakan keputusannya berada di luar pemerintahan bertujuan agar keseimbangan pemerintahan tetap terjaga.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair,” kata Ganjar kepada wartawan, Selasa (26/3).

“Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” lanjutnya.

Meski di luar pemerintahan, politikus PDIP itu akan tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar-Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan, demi mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat.

Misalnya, relawan Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat (AS) telah melaksanakan pendidikan politik secara rutin agar rakyat melek politik.
“Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan,” katanya.

MK, Benteng Terakhir Anies-Ganjar
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud siap gugat ke MK usai KPU umumkan hasil Pilpres. Mereka saling komunikasi dan telah menyusun draf gugatan. Apa saja argumennya? Akankah dalil 01 & 03 mampu batalkan kemenangan Prabowo-Gibran? Klik di bawah.

Jadi Rakyat Biasa
Ganjar pun menegaskan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) yang dijadwalkan pada 22 April mendatang. Namun, ia memastikan akan mengawal pemerintahan Prabowo dari luar.

“Tapi takdir, Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapa pun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik. Berikan mereka kesempatan untuk memerintah dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam, yang baik,” ucap dia.

“Kita dukung, yang tidak baik kita kritik dan yang berkuasa kalau dikritik telinganya enggak boleh tipis, karena itu kecintaan kita pada Republik,” pungkas Ganjar.

(Sumber)