Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia paling banyak untuk penggunaan subsidi BBM.
a sekaligus memastikan bahwa anggaran perlinsos yang digunakan paling banyak bukan untuk bansos. Hal tersebut dikatakan Airlangga ketika hadir dalam sidang sengketa hasil pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Anggaran perlinsos yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada tahun 2024,” ujar Airlangga di ruang sidang MK, Jumat 5 April 2024.
Airlangga menjelaskan, anggaran perlinsos mengalami peningkatan lantaran pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah.
Adapun, kata Airlangga, realisasi harga Indonesia Crude Price di tahun 2023 sebesar 78,43 dolar per barel, sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar 82 dolar per barel.
“Dan nilai tukar rupiah mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di tahun 2024,” kata Airlangga. “Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres hari ini, Jumat, 5 April 2024 pagi. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan empat menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sidang dimulai pukul 08.00 WIB. Keempat menteri yang dipanggil MK antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
“Agenda persidangan untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan, termasuk dari DKPP,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 April 2024.
Meski beragendakan mendengar keterangan keempat menteri dan DKPP, Suhartoyo tetap meminta pihak pemohon yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta pihak terkait yaitu KPU, Bawaslu dan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dalam sidang.
Suhartoyo lantas mengingatkan, dalam sidang kali ini hanya hakim yang boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP. “Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman,” jelasnya.
(Sumber)
