Pengamat politik Rocky Gerung menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghitung tidak ada gunanya bergabung ke dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika hanya mendapat kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sehingga menurut Rocky Gerung, Megawati berpikir jika Prabowo Subianto ingin PDIP bergabung ke pemerintahan, maka harus tercermin dengan memberi kesempatan partai berlambang banteng itu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah di sejumlah wilayah strategis.
“Kita mulai berpikir secara lebih strategis, tentu Ibu Mega menghitung ya kalau cuman DPR ya enggak ada gunanya, jadi Ibu Mega kira-kira berpikir pembuktian bahwa Prabowo memerlukan PDIP dalam pemerintahannya musti juga tercermin di dalam koalisi misalnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI bahkan. Kan mesti ada semacam patokan bahwa oke itu ada kerja sama tuh bukan segala di kabinet yang bisa direshuffle,” ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (17/4).
Dengan hal tersebut, PDIP mempunyai kesempatan untuk membangun politik dengan kekuatan di daerah, sehingga menjadi salah satu keuntungan bergabung dengan Prabowo di dalam kabinet pemerintahan ke depan.
“Tetapi bagi PDIP dia juga tahu bahwa dia punya kesempatan untuk membangun politik baru dengan kekuatan-kekuatan daerah tuh, misalnya Gubernur DKI misalnya, atau Gubernur Manado Sulawesi Utara, jadi banyak hal yang akhirnya mesti dihitung detailnya secara deskriptif apa keuntungan PDIP kalau bergabung dengan Prabowo kabinetnya,” tandasnya.
Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar. Saat ini, MK tengah menyidangkan mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Menurut Hendri, bila sudah berhasil bertemu, Prabowo dapat menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati yang hubungannya saat ini tidak baik. “Rekonsiliasi kebangsaan bisa terjadi. Tetapi kalau koalisi akan melihat perkembangan-perkembangan terakhir. Ibu Megawati dan Prabowo tidak ada masalah,” kata Hendri, Senin (15/4/2024), dikutip dari Republika.
Hendri melihat hubungan para tokoh politik tersebut merupakan dua hal berbeda. Menurut dia, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi setelah sidang di MK selesai. Karena menurut dia, akan aneh bila Prabowo bertemu Megawati saat sidang berlangsung.
Rekonsiliasi kebangsaan setelah pemilihan presiden, kata dia, mungkin terjadi. Menurutnya, hal itu wajar jika PDIP akhirnya mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan. “Ibu Megawati sebagai ketua umum pemenang pemilihan legislatif bertemu dengan ketum partai politik pemenang pilpres (Prabowo). Memang harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif, tapi sebaiknya harus ada yang di luar pemerintahan,” ucap Hendri.
(Sumber)
