Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto awalnya optimis dengan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Ia menargetkan Golkar memperoleh 110 kursi di DPR periode 2019-2024. Di Pemilu 2014, Golkar memperoleh 91 kursi DPR RI.
“Golkar insya Allah optimis karena sudan bekerja keras dan berkampanye. Hasil pileg target kita 110 kursi ya,” ujar Airlangga, Rabu (17/4/2019) lalu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Di posisi pertama bertengger PDIP dengan jumlah 27.053.961 suara (19,33%). Kedua, Partai Gerindra dengan jumlah perolehan suara 17.594.839 (12,57%). Selanjutnya, diposisi ketiga Partai Golkar dengan 17.229.789 suara (12,31%).
Berikut data rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional partai politik peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan KPU RI per tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB:
1.PKB: 13.570.097 (9,69%)
2.Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3.PDIP: 27.053.961 (19,33%)
4.Golkar: 17.229.789 (12,31%)
5.NasDem: 12.661.792 (9,05%)
6.Garuda: 702.536 (0,50%)
7.Berkarya: 2.929.495 (2,09%)
8.PKS: 11.493.663 (8,21%)
9.Perindo: 3.738.320 (2,67%)
10.PPP: 6.323.147 (4,52%)
11.PSI: 2.650.361 (1,89%)
12.PAN: 9.572.623 (6,80%)
13.Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14.Demokrat: 10.876.507 (7,70%)
19.PBB: 1.099.848 (0,79%)
20.PKPI: 312.775 (0,22%)
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam pemilihan legislatif, tentu yang dilihat adalah perolehan kursinya.
“Karena kursi di DPR RI lah yang menjadi barometer perolehan pemilu legislatif. Secara perolehan suara kami berada di urutan ketiga. Tetapi dalam perhitungan pemilu legislatif, yang harus dilihat konversinya ke dalam kursi di DPR RI,” kata Ace, Selasa (21/5/2019) lalu.
Partai Golkar memperoleh kursi 85 kursi, di bawah PDIP yang memperoleh 128 kursi. Sementara Gerindra di urutan ketiga dengan perolehan kursi sebanyak 78 kursi. “Tentu raihan ini patut mendapatkan apresiasi. Di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto, Partai Golkar dapat bertahan pada urutan kedua di parlemen,” paparnya.
Meski demikian, Politikus Senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai, menyatakan Airlangga Hartarto tidak layak memimpin partai itu di masa mendatang. Menurut Yorrys kegagalan Airlangga patut untuk dievaluasi dalam gelaran Munas yang akan digelar pada Desember 2019 mendatang.
Yorrys menilai Airlangga gagal mencapai target suara dan kursi Golkar di Pemilu 2019 yakni sebanyak 110 kursi DPR. Ia juga mengatakan raihan kursi Golkar pada Pemilu 2019 menurun dibandingkan capaian di 2014 yakni 91 kursi.
Meski perolehan suara ada di peringkat ketiga, Partai Golkar mendapat kursi kedua terbanyak di DPR di bawah PDI Perjuangan. Yakni, 85 kursi.
“Itu tak menjadi kebanggaan dan itu bukan menjadi pembenaran tentang ada proses-proses karena terjadi turbulensi dan sebagainya. Itu alasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat dalam organisasi manapun apalagi Golkar,” kata senator terpilih dari Papua itu.
Selanjutnya, sambung Yorrys, Airlangga punya sejumlah catatan selama memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga menjadi satu-satunya parpol yang tak mendapatkan efek ekor jas (Coattail Effect) dalam Pemilu 2019. Padahal, lanjut dia, Airlangga memutuskan mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Dari hasil inilah yang kita sendiri pahami bahwa satu-satunya partai, pendukung 01 yang mengalami penurunan kursi atau perolehan. Tak mendapatkan coattail effect atau efek ekor jas,” kata Yorrys di Resto Batik Kuring, Jakarta, Minggu (7/7/2019). Yorrys mengatakan Airlangga juga kerap memecat para kader yang tak sejalan dengan arah politiknya.
Tak hanya itu, Airlangga juga dinilai kerap sewenang-wenang mengganti pengurus DPD dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR. “Dan itu akan menjadi akumulasi yang pada akhirnya semua menuntut untuk segera dilakukan Munas untuk memilih pemimpin yang baru. Dan itulah muncul nama Bambang Soesatyo,” kata Yorrys.
Yorrys mendorong agar Munas Partai Golkar dapat dipercepat dan digelar sebelum Bulan Agustus 2019 mendatang. Diketahui, sesuai putusan Munaslub Munas Golkar sendiri akan digelar pada Desember 2019.
Ia mengatakan hal tersebut perlu dilakukan karena seluruh parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf secara implisit sudah menyepakati bahwa kepengurusan baru parpol harus tuntas sebelum 1 Oktober 2019.
“TKN ini punya kesepakatan, PDIP bikin [Kongres] Agustus, mestinya April tahun depan, Nasdem, PKB, PPP juga akan menggelar. Sebelum penetapan DPR, sebelum pelantikan, maka seklluruh parpol 01, sudah harus melakukan munas agar efektifitas dan kinerja beliau [Jokowi] lebih terjaga. Karena itu sudah selesai,” kata dia.
Selanjutnya, Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin) meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan prestasi di Pemilu Legislatif 2019 serta mendorong percepatan rapat pleno untuk menentukan jadwal musyawarah nasional (munas) di akhir 2019.
Hal itu tercantum dalam surat Wanbin Partai Golkar bernomor Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019.
Sementara, bagian perihal surat itu adalah Pengarahan, Petunjuk, Pertimbangan Saran dan Nasehat Wanbin PG Kepada Yth. Sdr. Ir. Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembinan Partai Golkar Aburiazal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.
“Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, tetapi DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan,” demikian salah satu poin dalam surat itu.
“Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024,” imbuh Wanbin. Meski dalam hal perolehan suara ada di peringkat ketiga, Partai Golkar diprediksi mendapat kursi kedua terbanyak di DPR di bawah PDIP. Yakni, 85 kursi.
Namun, menurut Wanbin perolehan itu jauh dari target yakni 110 kursi DPR. Selain itu, raihan kursi di 2019 itu juga menurun dibandingkan capaian di 2014 yakni 91 kursi.
“Wanbin menyarankan DPP PG agar segera mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka konsolidasi Partai Golkar pasca-Pemilu 2019 sekaligus persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019,” tutur surat itu.
Wanbin berpendapat Munas bisa jadi momentum kembalinya kejayaan Partai Golkar. Walhasil, pihaknya berpendapat munas itu mesti digelar secara terbuka, jadi ajang kompetisi ide.
“Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 terbuka bagi setiap Kader PG yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi Calon Ketua Umum PG agar terjadi persaingan sehat, terbuka dan demokratis,” ujar Wanbin.
Meski bagian dari koalisi pemerintah, Partai Golkar juga diminta tetap kritis dan tak terlalu tergantung pada kekuasaan.
“Partai Golkar hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat,” tertulis dalam surat itu.
