Penolakan Partai Gelora Indonesia atas wacana bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai dilematis.
PDIP dan PKS Ditinggal Pemilih jika Gabung Rezim Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan, sebenarnya semua keputusan ada di tangan Prabowo-Gibran, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
“Kalau tujuannya untuk memperkuat dukungan parlemen, merangkul PKS merupakan pilihan rasional,” kata Adi, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/5).
Jika opsi itu yang dipilih, artinya Prabowo-Gibran mengabaikan protes Gelora yang selama kampanye mendukungnya. Sebaliknya, bila ingin membangun koalisi terbatas, cukup rangkul Nasdem dan PKB, tanpa PKS.
“Dalam konteks ini perasaan Gelora tersalurkan,” jelas analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik, menilai, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada pasangan Prabowo-Gibran.
“Jika PKS mau merapat karena alasan proses Pemilu sudah selesai, apa segampang itu bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz Sidik, Minggu (28/4).
(Sumber)
