Rencana pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi organisasi masyarakat atau Ormas Keagamaan dalam mengelola pertambangan menuai kritik dari sejumlah ekonom.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, misalnya, menyebutkan ada beberapa dampak ekonomi dan lingkungan yang akan ditimbulkan akibat rencana pengelolaan konsesi tambang oleh ormas tersebut.
Baca Juga:
Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS
Menurut dia, akan ada ketidakadilan ekonomi karena ormas yang mengelola tambang mungkin tidak memiliki keahlian atau sumber daya yang cukup untuk mengelola tambang secara efisien. “Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tambang yang lebih punya kapastias,” ujarnya ketika dihubungi Ahad, 12 Mei 2024.
Selanjutnya, hal itu juga berpeluang menciptakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penyebabnya, karena ormas mungkin tidak memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ketat seperti perusahaan tambang yang lebih besar.
Ketiga, akan muncul ketidakpastian hukum dan investasi. “Investor akan enggan menanamkan modalnya dalam proyek tambang yang dikelola oleh ormas karena risiko hukum dan ketidakpastian kebijakan,” kata dia.
Baca Juga:
RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel
Rencana ini juga memberi dampak kerugian lingkungan. Ormas yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan lingkungan menurut Askar dapat meningkatkan risiko pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah.
Ia pu menilai rencana ini harus ditolak karena berpotensi merugikan negara. Secara materil, ini akan merusak struktur pasar, memukul kepercayaan investor, dan menghilangkan potensi pendapatan negara.
IKLAN
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Sebelumnya pemerintah merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ingin izin konsesi tambang dibagikan kepada ormas dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
Tempo mengkonfirmasi perkembangan revisi aturan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana namun tidak direspons. Sebelumnya Kementerian menyatakan proses revisi di Kementerian Sekretariat Negara belum rampung.
“Kalau sudah terbit akan kita beritakan rilisnya pada kesempatan pertama,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi.
(Sumber)
